Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketimpangan di Indonesia Duduki Peringkat Keenam Terburuk di Dunia

Kompas.com - 23/02/2017, 13:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFlD) dalam laporannya yang berjudul “Menuju Indonesia yang Lebih Setara”, mencatat peringkat ketimpangan ekonomi Indonesia berada di posisi enam terburuk di dunia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai cukup stabil dan proporsi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrim telah berkurang menjadi sekitar 8 persen. Namun, Oxfam dan INFID menilai, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut belum diimbangi dengan pembagian pendapatan yang lebih merata.

Selama dua dekade terakhir, ketimpangan antara kelompok terkaya dan kelompok yang lain di Indonesia mengalami peningkatan yang lebih cepat dibanding negara-negara di Asia Tenggara. Tak hanya itu, laporan tersebut juga mencatat kekayaan empat orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin.

"Ketimpangan tersebut tidak hanya memperlambat pengentasan kemiskinan tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengancam kohesi sosial," kata Direktur INFID Sugeng Bahagijo, Kamis (23/2/2017).

Oxfam dan INFID juga mengindentifikasi penyebab ketimpangan di Indonesia. Pertama, fundalisme pasar yang diperkenalkan kepada perekonomian Indonesia pada saat krisis keuangan tahun 1997 lalu mendorong perrkonomian yang memungkinkan orang kaya meraup bagian keuntungan terbesar dari pertumbuhan ekonomi.

Akibatnya, political capture meningkat karena orang kaya mampu memanfaatkan pengaruh yang dimiliki untuk mengubah aturan yang dapat menguntungkan mereka.

Kedua, ketidaksetaraan gender yang merupakan salah satu bentuk tertua dari ketimoangan dapat ditemui dengan mudah di Indonesia. Hal ini berperan sebagai penyebab sekaligus akibat dari ketimpangan ekonomi.

Ketiga, upah murah yang menyebabkan masyarakat bawah tidak mampu mengangkat diri dari jurang kemiskinan. Keempat, ketimpangan akses antara perdesaan dan perkotaan terhadap infrastruktur,

Kelima, sistem perpajakan yang gagal memainkan peran pentingnya dalam mendistribusikan kekayaan. Selain itu, potensi pencapaian dalam meningkatkan pendapatan juga masih jauh sehingga peran dalam membiayai layanan publik masih belum optimal.

"Indonesia menghadapi tantangan ketimpangan yang multidimensi. Namun, Presiden Joko Widodo memiliki kesempatan untuk membuktikan Indonesia dapat menjadi negara yang memimpin perjuangan global melawan ketimpangan," kata Steve Price Thomas, Direktur Advokasi dan Kampanye Oxfam lntemasional. (Adinda Ade Mustami)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masuk ke Beberapa Indeks Saham Syariah, Elnusa Terus Tingkatkan Transparansi Kinerja

Masuk ke Beberapa Indeks Saham Syariah, Elnusa Terus Tingkatkan Transparansi Kinerja

Whats New
Pesawat Haji Boeing 747-400 Di-'grounded' Pasca-insiden Terbakar, Garuda Siapkan 2 Armada Pengganti

Pesawat Haji Boeing 747-400 Di-"grounded" Pasca-insiden Terbakar, Garuda Siapkan 2 Armada Pengganti

Whats New
ASDP Terus Tingkatkan Peran Perempuan pada Posisi Tertinggi Manajemen

ASDP Terus Tingkatkan Peran Perempuan pada Posisi Tertinggi Manajemen

Whats New
Jaga Loyalitas Pelanggan, Pemilik Bisnis Online Bisa Pakai Strategi IYU

Jaga Loyalitas Pelanggan, Pemilik Bisnis Online Bisa Pakai Strategi IYU

Whats New
Bulog Targetkan Serap Beras Petani 600.000 Ton hingga Akhir Mei 2024

Bulog Targetkan Serap Beras Petani 600.000 Ton hingga Akhir Mei 2024

Whats New
ShariaCoin Edukasi Keuangan Keluarga dengan Tabungan Emas Syariah

ShariaCoin Edukasi Keuangan Keluarga dengan Tabungan Emas Syariah

Whats New
Insiden Kebakaran Mesin Pesawat Haji Garuda, KNKT Temukan Ada Kebocoran Bahan Bakar

Insiden Kebakaran Mesin Pesawat Haji Garuda, KNKT Temukan Ada Kebocoran Bahan Bakar

Whats New
Kemenperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Kemenperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Whats New
Tingkatkan Akses Air Bersih, Holding BUMN Danareksa Bangun SPAM di Bandung

Tingkatkan Akses Air Bersih, Holding BUMN Danareksa Bangun SPAM di Bandung

Whats New
BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

Whats New
KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Whats New
Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada 'Pertek' Tak Ada Keluhan yang Masuk

Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada "Pertek" Tak Ada Keluhan yang Masuk

Whats New
Tidak Ada 'Black Box', KNKT Investigasi Badan Pesawat yang Jatuh di BSD

Tidak Ada "Black Box", KNKT Investigasi Badan Pesawat yang Jatuh di BSD

Whats New
Investasi Rp 10 Miliar, Emiten Perhotelan KDTN Siap Ekspansi Bisnis Hotel Rest Area

Investasi Rp 10 Miliar, Emiten Perhotelan KDTN Siap Ekspansi Bisnis Hotel Rest Area

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com