Wijaya Karya "Nego" CDB Segera Cairkan Utang untuk Kereta Cepat - Kompas.com

Wijaya Karya "Nego" CDB Segera Cairkan Utang untuk Kereta Cepat

Estu Suryowati
Kompas.com - 17/03/2017, 21:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) berencana  melakukan negosiasi dengan pihak China Development Bank ( CDB) untuk pencairan utang guna pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Direktur Keuangan Wijaya Karya Antonius N.S Kosasih mengatakan, rencana tersebut dilakukan karena melihat perkembangan pembebasan lahan sudah mencapai 85 persen.

Menurut Antonius, pihak CDB tadinya mensyaratkan pembebasan lahan 100 persen sebelum dana pinjaman cair. Namun, pencairan dana lebih cepat diyakini akan mempercepat pengerjaan mega proyek senilai 5,135 miliar dollar AS atau sekitar Rp 68,29 triliun (kurs 13.300) tersebut.

"Sekarang sedang negosiasi ke CDB, agar bisa turun sebelum 100 persen. (Tetapi) Proporsional saja dapatnya," kata Antonius dalam konferensi pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, di Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Wijaya Karya merupakan salah satu perusahaan pelat merah yang tergabung dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China ( KCIC), pengembang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Berdasarkan konsesi yang ditandatangi, nilai investasi mega proyek itu menyusut dari awalnya 5,5 miliar dollar AS, menjadi 5,135 miliar dollar AS. Penyusutan nilai investasi KA cepat lantaran adanya pemangkasan rute sepanjang 10 Km.

Awalnya proyek itu akan dimulai dari Gambir ke Tegalluar sepanjang 152 Km. Namun setelah pengkajian ulang, proyek itu dimulai dari Halim ke Tegalluar sepanjang 142 Km.

Struktur pembiayaan proyek ini terdiri dari 75 persen berasal dari pinjaman luar negeri yakni CDB atau sekitar Rp 51,22 triliun, sedangkan sisanya 25 persen berasal dari modal KCIC.

Antonius berharap, dengan diselesaikannya 85 persen pembebasan lahan, pada termin pertama ini akan turun dana antara Rp 12,8 triliun hingga Rp 15,36 triliun, atau 25-30 persen dari total pinjaman Rp 51,22 triliun.

Dia menambahkan, lahan milik Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) di Halim Perdanakusuma seluas 15 hektare pun sudah bebas. "Yang belum bebas itu daerah Karawang. Itu lebih sulit, karena ada kawasan industri," kata Antonius.

PenulisEstu Suryowati
EditorM Fajar Marta
Komentar