SKK Migas Dorong Peran Pemda dalam Produksi Migas

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendukung peran pemerintah daerah untuk meningkatkan kegiatan produksi minyak dan gas bumi (migas).

Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi mengatakan, semua pihak harus berperan untuk mendorong kegiatan produksi migas. Terlebih, potensi migas yang ada di daerah akan membangun perekonomian daerah itu sendiri.

"Seluruh pihak harus berkomitmen untuk mewujudkan bagaimana membangun daerah dari potensi migas yang dimiliki," kata Amien dalam keterangannya, Rabu (29/3/2017).

Menurut Amien, daerah penghasil migas akan menerima dana bagi hasil (DBH) dan berpeluang mendapatkan participating interest (PI) maksimal 10 persen. Tidak hanya itu, daerah juga berpotensi mendapatkan efek berganda (multiplier effect) dari kegiatan hulu migas dan keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama perusahaan swasta daerah.

"Lapangan pekerjaan pun bertambah cukup signifikan. Contoh, proyek Banyu Urip di Wilayah Kerja Cepu di Bojonegoro yang sudah berhasil mendapatkan banyak manfaat," tutur Amien.

Amien menambahkan, di beberapa daerah lain yang memiliki cadangan migas, justru meningkatkan ego regional dan sektoral. Karena itu dia berharap, ke depan, rasa ego ini bisa diredam. Kuncinya kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi, serta investor, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Daerah bukan menjadi obyek bisnis, namun didorong menjadi subyek agar tumbuh dan mandiri," tuturnya.

Berdasarkan data SKK Migas daerah penghasil migas yang telah mendapat manfaat dari kegiatan produksi migas adalah, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah yang mendapat pasokan gas mencapai 415 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dengan masa produksi hingga tahun 2027, yang berasal dari Lapangan Senoro dan Lapangan Cendanapura yang dikelola JOB Pertamina-Medco E&P Tomori sebesar 310 MMSCFD dan Lapangan Matindok yang dikelola Pertamina EP sebanyak 105 MMSCFD.