YLKI Bakal Adukan Agen Travel Umroh Nakal ke OJK Hingga Bareskrim - Kompas.com

YLKI Bakal Adukan Agen Travel Umroh Nakal ke OJK Hingga Bareskrim

Kurnia Sari Aziza
Kompas.com - 19/05/2017, 20:29 WIB
KOMPAS.com/Kurnia Sari Aziza Konferensi pers Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai peluncuran sistem online dan perlindungan konsumen gagal umrah, di kantor YLKI di Pancoran Barat, Jakarta Selatan, Jumat (19/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) akan memberi pendampingan kepada masyarakat yang menjadi korban perusahaan pemberangkatan ibadah umroh yang nakal. Hal ini terkait beberapa peristiwa kisruhnya jadwal pemberangkatan calon jamaah umroh oleh agen travel.

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menegaskan instansinya akan melaporkan permasalahan ini ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Pasalnya, banyak korban yang sudah membayarkan sejumlah uang untuk umroh kepada travel, namun mereka tak kunjung berangkat umroh.

"Uang yang sudah masuk itu dipakai untuk apa? Karena patut diduga travel umroh ini melakukan praktek money laundring, pencucian uang, karena pengelolaan uangnya sangat tidak transparan," kata Tulus, dalam konferensi pers yang digelar di kantor YLKI, Pancoran Barat, Jakarta Selatan, Kamis (19/5/2017).

Dia mengatakan, jamaah tidak mengetahui aliran uang yang telah mereka berikan kepada agen travel. Pasalnya, mereka harus membayar sejumlah uang sebelum mendapat kepastian jadwal keberangkatan. Tak ada transparansi dalam pengelolaan keuangan tersebut. Selain itu, YLKI juga akan mendampingi korban melapor kepada Bareskrim Mabes Polri.

"Kasus penelantaran umroh sudah masuk ke ranah pidana, karena sudah menjurus penipuan, dan berskala nasional. Lebih dari 2.000-an jamaah yang terlantar hanya dari satu travel umroh saja," kata Tulus.

Sebelum melaporkan permasalahan ke Bareskrim Mabes Polri, OJK, dan PPATK, YLKI juga akan mendampingi korban ke Kementerian Agama. Dia menjelaskan, kekisruhan ini disebabkan karena lemahnya pengawasan oleh Kemenag.

"Saya kira, Kemenag sebagai regulator dalam melakukan pengawasan tidak bisa berbuat apa-apa, ketika puluhan ribu jemaah terombang-ambing nasibnya dan tidak diberangkatkan umroh. Pengaduan yang datang ke Kemenag juga ditolak, tidak diselesaikan, dan di-pingpong sana sini," kata Tulus.

PenulisKurnia Sari Aziza
EditorM Fajar Marta
Komentar