Relatif Tinggi, Kredit Macet BPR Dianggap Belum Mengkhawatirkan - Kompas.com

Relatif Tinggi, Kredit Macet BPR Dianggap Belum Mengkhawatirkan

Sakina Rakhma Diah Setiawan
Kompas.com - 10/07/2017, 13:30 WIB
Ilustrasi bankShutterstock Ilustrasi bank

JAKARTA, KOMPAS.com - Statistik perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) industri bank perkreditan rakyat ( BPR) pada April 2017 mencapai 6,98 persen.

Angka ini meningkat dibandingkan NPL pada Desember 2016 dan Januari 2017 yang masing-masing mencapai 5,83 persen dan 6,48 persen.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto menjelaskan, secara umum rasio NPL dalam industri BPR saat ini pada kisaran 4 persen sampai 6 persen.

Namun, kenaikan NPL tersebut dipandangnya tidak signifikan.

"Kenaikan NPL kalau kita lihat data BPR sebenarnya naiknya tidak signifikan juga, antara 4 sampai 6 persen. Itu kita trace (lacak) data 5 tahun seperti itu, bukan sesuatu yang mengkhawatirkan," kata Joko di Jakarta, Senin (10/7/2017).

Joko menyatakan, kebanyakan NPL BPR disumbang oleh segmen kredit modal kerja, yakni porsinya hingga 50 persen.

Terkait sebarannya, NPL BPR tersebar di seluruh kawasan geografis di Indonesia. Selain segmen kredit modal kerja, NPL BPR juga disumbang oleh segmen kredit konsumsi dan produktif.

Terkait penyebab kredit yang menjadi macet atau NPL, Joko menyatakan NPL BPR disebabkan penurunan kemampuan membayar nasabah.

"NPL itu mencerminkan kondisi nasabah yang capacity rapayment-nya menurun," jelasnya.

Oleh karena itu, imbuh Joko, industri BPR harus meningkatkan upaya pencegahan dan monitoring terhadap kredit.

Dengan demikian, NPL industri BPR maupun secara individu dapat berada di bawah koridor 5 persen.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah restrukturisasi kredit dan beberapa variabel pencegahan lainnya. Joko menyebut, BPR juga dapat meningkatkan asas kehati-hatiannya ketika memutuskan kredit.

"Di sisi lain monitoring dan pembinaan terhadap para pelaku UMKM, supaya mereka menjalankan usaha dengan track yang baik, sehingga repayment capacity dia tidak turun," ungkap Joko.

PenulisSakina Rakhma Diah Setiawan
EditorAprillia Ika

Komentar
Close Ads X