Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peliknya Pemerintah, Tambah Utang atau Infrastruktur Kian Tertinggal

Kompas.com - 11/07/2017, 12:33 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyadari penambahan utang negara selalu menjadi isu yang sensitif di publik. Namun di sisi lain, utang diperlukan untuk menutup defisit anggaran belanja negara.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, hanya ada dua opsi yang bisa diambil pemerintah dalam kondisi saat ini. Menambah utang untuk membangun infrastuktur atau sebaliknya.

"Kalau mau (cari) aman ya enggak bangun infrastuktur banyak-banyak," ujarnya saat menggelar rapat kerja dengan Komisi XI, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Namun masalahnya tutur Darmin, hal yang paling tertinggal di Indonesia adalah infrastruktur. Bahkan infrastuktur di Indonesia dinilai tertinggal sangat jauh dibandingkan negara lain.

Pilihannya pelik, jika pemerintah tidak membangun infrastuktur lebih dari negara lain membangun, Indonesia tidak akan bisa mengejar, bahkan mendekati negara lain sekalipun.

"Terlalu jauh sudah kita tertinggal dalam bidang infrastruktur," kata Darmin.

(Baca: Pindah Ibu Kota dan Segunung Utang Kita)

Berdasarkan data akhir Mei 2017, posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 3.672 triliun. Angka ini melonjak Rp 1.069 triliun dibandingkan dengan posisi utang pada akhir 2014 lalu.

Utang pemerintah diperkirakan akan terus membengkak seiring pelebaran defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 2,92 persen pada tahun ini.

Di tengah kondisi pelik itu, pemerintah coba mendorong skema pembangunan tanpa harus membebankannya pada anggaran negara, yakni dengan melibatkan pihak swasta.

Peran swasta di dalam pembangunan diperbesar. Namun swasta juga hitung-hitungan, tak mau berinvestasi di bidang infrastruktur yang margin keuntungannya kecil.

Sementara itu, banyak proyek stategis nasional merupakan proyek pembangunan infrastruktur yang dianggap tidak menguntungkan bagi swasta lantaran ada di pelosok-pelosok republik.

Pemerintah lantas mulai mendorong skema pelepasan infrastruktur yang menguntungkan kepada swasta. Misalnya, pengelolaan jalan tol di Jabotabek, atau bandara internasional diserahkan ke swasta.

Dana hasil pelepasan infrastruktur itu lantas digunakan untuk membangun infrastuktur di pelosok. Namun pemerintah menyadari, hal ini masih sulit dilakukan lantaran tidak semua pihak di pemerintah maupun BUMN setuju.

Pemerintah menilai masih perlu waktu untuk mengubah paradigma pembangunan di tubuh pemerintah dan BUMN dalam waktu bersamaan.

(Baca: Utang Pemerintah Tahun Ini Bisa Bertambah Rp 497 Triliun)

Kompas TV Utang Luar Negeri Indonesia Naik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com