Berhasil Turunkan Kredit Macet, Ini Strategi BNI

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melaporkan penyaluran kredit sebesar Rp 412,18 triliun pada semester I 2017.

Realisasi ini tumbuh 15,4 persen secara tahunan (yoy) dibandingkan Rp 357,22 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan penyaluran kredit tersebut dibarengi dengan penurunan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

Rasio NPL BNI turun dari 3 persen gross pada semester I 2016 menjadi 2,8 persen gross pada semester I 2017.

Sementara itu, rasio NPL net BNI tercatat sebesar 0,7 persen pada semester I 2017. Angka ini sama dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Untuk menangkal risiko atas kredit yang bermasalah, BNI pun telah mengganggarkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesar 147 persen.

"Dengan melihat sinyal-sinyal baik rasio NPL, profitabilitas, dan CKPN 147 (persen) dibarengi penurunan NPL menjadi 2,8 persen itu menunjukkan indikasi perbaikan kualitas pinjaman BNI yang semakin baik," kata Direktur Keuangan BNI Rico Budidarmo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Rico menyebut, ada beberapa upaya yang dilakukan BNI guna menekan rasio NPL. Beberapa kredit, kata dia, ada yang masuk ke tahap penyehatan.

Selain itu, BNI juga melakukan write off alias penghapusbukuan untuk debitur-debitur yang dipandang tidak berpotensi menyebabkan NPL.

Pun BNI juga memperbaiki kredit-kredit bermasalah dengan memberikan sejumlah solusi bisnis bagi debitur.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Menengah BNI Putrama Wahju Setyawan menyatakan, BNI menargetkan rasio NPL hingga akhir tahun tidak melebihi posisi saat ini, yakni 2,8 persen. Bahkan, BNI menargetkan untuk menekan NPL hingga berada di bawah angka tersebut.

"Strategi kami pertama, ekspansi pada sektor-sektor ekonomi yang diyakini dan terbukti memiliki risiko cukup rendah dengan angka NPL yang cukup baik. Di situ kami akan ekspansi," jelas Putrama.

Strategi lainnya adalah dengan penanganan kredit-kredit bermasalah dengan beragam upaya. Salah satu upayanya adalah dengan menunjuk executive vice president (EVP) baru untuk menangani kredit-kredit bermasalah.