Kemnaker: "Job Fair" Tidak Boleh Pungut Bayaran terhadap Pencari Kerja - Kompas.com

Kemnaker: "Job Fair" Tidak Boleh Pungut Bayaran terhadap Pencari Kerja

Pramdia Arhando Julianto
Kompas.com - 13/07/2017, 21:58 WIB
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menemukan pelanggaran saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap pelaksanaan pameran bursa kerja atau job fair di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). Dok Kemnaker Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menemukan pelanggaran saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap pelaksanaan pameran bursa kerja atau job fair di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) menemukan pelanggaran saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap pelaksanaan pameran bursa kerja atau job fair di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). 

Event Organizer ( EO) Garuda sebagai penyelenggara job fair melanggar aturan karena memungut bayaran kepada pencari kerja (Pencaker) yang ingin melamar kerja.

Hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan dari para pencaker dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh tim dari Kemnaker. 

Penyelenggaraan job fair yang memungut biaya kepada pencari kerja melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keppres 36 tahun 2002 tentang pengesahan ratifikasi konvensi ILO nomor 88 mengenai lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja.  

(Baca: Ini Sanksi untuk Penyelengara "Job Fair" yang Pungut Biaya dari Pencari Kerja)

Selain itu, mereka melanggar Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 Pasal 54 ayat 3 yang menyebutkan bahwa penyelenggara pameran kesempatan kerja ( Job Fair) dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun kepada pencari kerja.

Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN) Nurahman mengatakan, dalam peraturan perundang-undangan  tersebut sudah jelas dan tegas melarang job fair berbayar apa pun alasannya. 

" Job fair harus gratis apapun alasannya apakah itu khusus member atau pencaker secara umum. Tidak boleh ada pungutan," ujar Nurahman melalui keterangan resmi, Kamis (13/7/2017).

Sementara itu, sanksi bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Bursa Kerja Khusus (BKK), dan EO pameran kesempatan kerja yang melanggar jelas yaitu mulai peringatan tertulis, pemberhentian sementara, sebagian atau keseluruhan kegiatan hingga pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar.

Nurahman menambahkan, agar tidak ada lagi EO mengadakan job fair berbayar, Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN) Kemnaker berencana mengundang LPTKS, BKK, EO job fair dalam rangka melakukan pembinaan.

"Kami berencana mengundang para LPTKS, BKK, EO pameran kesempatan kerja untuk melakukan sosialisasi aturan terkait larangan job fair berbayar," kata Nurahman.

PenulisPramdia Arhando Julianto
EditorMuhammad Fajar Marta
Komentar
Close Ads X