BI: Secara Aturan, KPR Harus Syaratkan Uang Muka - Kompas.com

BI: Secara Aturan, KPR Harus Syaratkan Uang Muka

Kurnia Sari Aziza
Kompas.com - 16/07/2017, 11:17 WIB
Rapat koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai diversifikasi di Kalimantan, di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (14/7/2017). Rakor ini diikuti oleh Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak. KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZA Rapat koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai diversifikasi di Kalimantan, di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (14/7/2017). Rakor ini diikuti oleh Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak.

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menegaskan bank sentral telah mengatur mengenai loan to value (LTV) untuk pembiayaan properti. Berdasarkan aturan tersebut, uang muka nol rupiah untuk pembiayaan properti tidak diperbolehkan sebagai bentuk kehati-hatian.

"Di aturan perbankannya (rumah dengan DP Rp 0), sekarang enggak boleh. Kalau di BI, aturannya, semua pinjaman untuk pemilikan rumah ataupun pemilikan mobil atau pemilikan sepeda motor itu harus ada down payment (DP), itu adalah aturan Bank Indonesia," kata Agus, di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Jumat (14/7/2017).

Prinsipnya, jika seseorang ingin membeli barang, khususnya barang konsumsi, wajib ada partisipasi uang dari si peminjam. Agus menjelaskan, seseorang tak dapat memiliki barang tanpa ada partisipasi uang muka dari dia sendiri.

Terkait rencana pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno agar ke depannya Pemprov DKI bisa menyediakan bantuan uang muka, Agus menyatakan harus ada aturan dari pemerintah atau pemerintah daerah yang mengatur mengenai rencana tersebut.

"Kalau seandainya pemerintah atau pemda ingin memberikan pandangan, kami nanti akan pelajari," kata Agus.

Sejumlah pengembang properti menilai uang muka nol rupiah atau nol persen bisa saja dilaksanakan asalkan ada bantuan (subsidi) yang sangat besar.

PenulisKurnia Sari Aziza
EditorMuhammad Fajar Marta
Komentar
Close Ads X