Target Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, Ini Tiga Hal yang Dibutuhkan Indonesia - Kompas.com

Target Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, Ini Tiga Hal yang Dibutuhkan Indonesia

Sakina Rakhma Diah Setiawan
Kompas.com - 17/07/2017, 14:19 WIB
Ilustrasi pertumbuhan ekonomithikstockphotos Ilustrasi pertumbuhan ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 7 persen.

Hingga kuartal I 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,01 persen.

Kepala Ekonom PT Bank CIMB Niaga Tbk Adrian Panggabean menyebut, ekonomi Indonesia telah menunjukkan perbaikan.

Akan tetapi, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, ada beberapa hal yang harus diupayakan. Ketiga hal tersebut tidak hanya harus diupayakan oleh pemerintah, namun semua pihak.

"Pertama, dibutuhkan tambahan pembiayaan sebesar 6 sampai 8 persen dari PDB (produk domestik bruto) setiap tahunya. Kebutuhan tersebut di bawah asumsi terjadinya perbaikan dalam efisiensi penggunaan modal," kata Adrian dalam media briefing di Jakarta, Senin (17/7/2017).

Adrian menyatakan, tambahan pembiayaan sebesar itu bisa diperoleh dari berbagai sumber. Ia menuturkan, penanaman modal asing (PMA/foreign direct investment) ke Indonesia yang saat ini masih berkisar 2 persen dari PDB.

Angka tersebut tergolong rendah dibandingkan negara pesaing. Sehingga, PMA perlu digenjot menjadi minimal 5 persen dari PDB.

Di samping itu, rasio pajak (tax ratio) yang saat ini berkisar 11 persen dari PDB juga perlu ditingkatkan menjadi setidaknya 15 persen dari PDB. Pasar modal dan mobilisasi tabungan masyarakat juga biaa menjadi sumber berikutnya.

"Tingkat kedalaman finansial di pasar modal dan sangat rendahnya penetrasi lembaga keuangan harus segera ditingkatkan, sehingga mobilisasi modal dan akumulasi penetrasi lembaga keuangan dapat dicapai secara lebih efektif," ungkap Adrian.

Hal kedua adalah dibutuhkan institusi yang berperan sebagai jembatan antara tabungan nasional dengan investasi yang mampu berperan efektif dan sebagai pelengkap lembaga-lembaga asuransi sosial yang ada saat ini, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ketiga, dibutuhkan fondasi hukum yang lebih kokoh. Adrian menuturkan, maksudnya adalah kepastian, penegakan, dan ketegasan hukum yang setara dengan negara-negara maju.

"Fondasi hukum adalah prasyarat terpenting untuk bisa terciptanya regulasi yang berimbang, dinamis, dan hadirnya tata kelola yang baik, sehingga kepastian investasi dan usaha terjamin. Dengan demikian, mobilisasi pembiayaan bisa berjalan efektif dan akselerasi pertumbuhan ekonomi ke arah tren 7 persen bisa tercapai," jelas Adrian.

PenulisSakina Rakhma Diah Setiawan
EditorBambang Priyo Jatmiko
Komentar
Close Ads X