Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Nilai Aturan Beras Bersubsidi Belum Jelas

Kompas.com - 24/07/2017, 20:50 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan persoalan beras yang saat ini tengah menjadi perhatian menyusul adanya dugaan permainan nakal dari pelaku usaha.

Mentan menjelaskan, pemerintah saat ini terus mengalirkan subsidi input dalam bentuk penyediaan pupuk, dan benih kepada para petani melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Karena itu, menurut Amran, padi yang dihasilkan oleh petani menjadi padi bersubsidi karena terdapat uang negara dalam proses penanaman padi tersebut.

"Ada uang negara dan tidak kecil, pupuk saja Rp 31 triliun, belum traktor dan alat mesin pertanian (alsintan) kalau digabung bisa mencapai Rp 50 triliun lebih," ujar Amran saat rapat kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (24/7/2017).

(Baca: YLKI Desak Polisi Usut Tuntas Pelaku Penyelewengan Beras Subsidi)

Namun, Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan, padi yang dihasilkan oleh petani saat ini bukan termasuk barang subsidi meskipun pemerintah telah memberikan subsidi input berupa pupuk hingga traktor.

"Kalau produk dari benih dan pupuk subsidi dikategorikan menjadi barang bersubsidi, bagaimana kopi yang dijual di gerai-gerai mal. Harganya bisa sepuluh kali lipat dibandingkan kopi biasa. Padahal bisa saja itu juga hasil dari benih dan pupuk subsidi (pemerintah)," ujarnya.

Dengan itu, pihaknya menyarankan berkaitan dengan komoditas bersubsidi perlu ada aturan yang jelas agar pemerintah tidak salah mengambil langkah maupun kebijakan.

"Perlu ada aturan yang jelas agar pemerintah tidak salah langkah. Jangan sampai menimbulkan keresahan baru di masyarakat," jelas Viva.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengatakan, persoalan yang terjadi pada komoditas beras saat ini hanyalah perosoalan disparitas harga dan ketidakadilan sosial.

"Menurut saya tidak ada kesalahan tapi masalahnya ketidakadilan sosial yang harus kita atasi. Caranya adalah kita buat petani tidak lagi jual gabah tapi jual beras sehingga nilai tambah ke petani, bukan ke pedagang," jelas Daniel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com