IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi AS dan Inggris

LONDON, KOMPAS.com - Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan pertumbuhan ekonomi Inggris dan AS akan cenderung melambat pada tahun 2017 dibandingkan yang diprediksi sebelumnya. IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk kedua negara pada tahun ini.

Menurut proyeksi IMF, pertumbuhan ekonomi Inggris akan mencapai 1,7 persen saja pada tahun ini, dibandingkan 2 persen pada prediksi sebelumnya. Ini disebabkan kegiatan ekonomi yang lebih lemah dibandingkan perkiraan pada kuartal I 2017.

Sementara itu, prediksi pertumbuhan ekonomi AS dipangkas dari 2,3 persen menjadi 2,1 persen pada tahun ini. Namun demikian, IMF tidak mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2017, yakni 3,5 persen dan 3,6 persen pada 2018.

(Baca: IMF Peringatkan Risiko pada Pertumbuhan Ekonomi Global)

Dalam laporan teranyarnya yang bertajuk World Economic Outlook, IMF menyatakan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi global tetap sesuai pada perkiraan. Namun, IMF melihat ada perbedaan kontribusi pada setiap negara.

Kepala ekonom IMF Maurice Obstfeld menyatakan pihaknya mewaspadai dampak Brexit terhadap masa depan kesehatan ekonomi Inggris. Proyeksi IMF terhadap pertumbuhan ekonomi Inggris dalam jangka panjang adalah tergantung pada hasil negosiasi Brexit.

"Kami telah lama memprediksikan Brexit memiliki dampak negatif jangka panjang, namun penurunan proykesi tahun ini benar-benar didasarkan pada observasi data pada paruh pertama tahun ini yang memang lebih lemah dari proyeksi," ujar Obstfeld seperti dikutip dari BBC, Selasa (25/7/2017).

Adapun faktor penting yang mendasari diturunkannya proyeksi pertumbuhan ekonomi AS adalah asumsi bahwa kebijakan fiskal akan tidak lebih ekspansif dibanding yang diasumsikan sebelumnya. Pun ini terkait dengan ketidakpastian perubahan kebijakan fiskal AS.

Pemerintahan Presiden Donald Trump telah diekspektasikan mendorong kebijakan-kebijakan seperti pemangkasan pajak dan investasi di sektor infrastruktur. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendorong perekonomian AS. Namun, kemungkinan pemerintah AS untuk menggenjot kebijakan-kebijakannya tampak semakin pudar.