Presiden Minta Ada Pembahasan Detail soal Redenominasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Bank Indonesia (BI) melalukan redenominasi atau penyederhanaan rupiah sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Namun tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani, Presiden meminta adanya pembahasan secara detail terlebih dahulu terkait redenominasi mata uang Garuda tesebut.

"Nanti (pembahasan detail) akan disampaikan di rapat kabinet terbatas," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Pembahasan detail itu tutur Sri Mulyani akan mencakup berbagai hal mulai dari alasan dibalik redenominasi, tahapan redenominasi, hingga manfaat yang didapatkan masyarakat bila rencana itu direalisasikan.

(Baca: Redenominasi Rupiah, BI Minta Restu Presiden)

Selain itu Sri Mulyani juga menuturkan, Presiden meminta agar redenominasi rupiah mempertimbangkan aspek sosial, politik, dan ekonomi. Pemerintah tidak ingin rencana redenominasi disalahartikan oleh masyarakat.

Oleh karena itu Presiden juga meminta agar rencana redenominasi dijelaskan secara rinci kepada masyarakat. "Jangan sampai ini menjadi persoalan yang tidak produktif bagi ekonomi kita," kata dia.

Saat ditanya terkait proses legislasi di DPR, Sri Mulyani belum bisa memastikan apakah Rancangan Undang-undang (RUU) redenominasi bisa rampung tahun ini atau tidak.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menilai redenominasi rupiah begitu penting. Selama ini saat rupiah dibandingkan dengan dollar AS, nilainya terbilang besar yakni Rp 13.300 per 1 dollar AS.

Sementara itu, di sejumlah negara lain nilainya dollar tidak sebanyak di Indonesia. Malaysia misalnya 1 dollar AS hanya 4 ringgit, Singapura lebih kecil lagi yakni 1,5 dollar Singapura.

Selain itu, BI meyakini redenominasi rupiah mampu membuat persepsi positif bagi Indonesia sebab transaksi akan menjadi lebih efisien. Diharapkan, ekonomi Indonesia bisa lebih dipercaya pasar.