Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembangunan Smelter Freeport Dievaluasi Tiap 6 Bulan

Kompas.com - 26/07/2017, 17:57 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS. com - Pemerintah akan mengawasi dan mengevaluasi pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Alasannya, pembangunan smelter tersebut paling lambat harus selesai pada awal 2022. 

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Teguh Pamudji di Jakarta, Rabu (26/7/2017). Menurut dia, pengawasan dan evaluasi itu untuk mendorong agar percepatan pembangunan smelter Freeport Indonesia.

"Sudah ada instrumen yang akan mengontrol pembangunan smelter," kata dia. (Baca: Freeport Indonesia Tetap Minta Izin Operasi Sampai 2041)

Seperti diketahui, pembangunan smelter bagi perusaahaan tambang berada di bawah aturan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).

Dalam UU tersebut, perusahaan tambang wajib membangun smelter paling lambat selama lima tahun setelah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pemerintah akan memberikan sanksi ke Freeport Indonesia jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan target penyelesaian pembangunan, yakni minimal 20 persen per tahun.

"Jika pembangunan smelter tidak jalan ya dicabut (izin). Jadi nanti setidaknya Freeport bisa memenuhi minimal 90 persen dari 10 persen progres setiap enam bulan," kata Teguh.

Bambang Susigit, Direktur Teknik Pengembangan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, menegaskan pemberlakuan sanksi akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Dalam aturan tersebut, Kementerian ESDM bisa mengeluarkan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk bisa mencabut izin ekspor konsentrat Freeport Indonesia jika tidak memenuhi target. 

Izin Operasi

Menanggapi evaluasi tersebut, Vice President Corporate Communications Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan pihaknya juga memiliki syarat untuk memenuhi target pembangunan smelter tersebut.

Menurut Reza, Freeport Indonesia baru akan melanjutkan pembangunan smelter jika izin perpanjangan operasi di Indonesia sampai tahun 2041 mendatang disepakati pemerintah.

"Kami akan segera melanjutkan pembangunan smelter setelah mendapatkan perpanjangan izin operasi sampai 2041," kata Riza melalui pesan singkatnya ke Kompas.com

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com