Thomas Lembong Anggap Konyol Pihak yang Kritik Utang RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong merasa senang dengan banyaknya pihak yang mengkritik tingginya utang Indonesia. Menurut dia, hal itu semakin membuat pihak-pihak tersebut semakin konyol.

"Kami diserang dan dituduh punya utang tinggi, saya justru sangat senang. Terlihat betul konyolnya mereka," kata Thomas di Forum Merdeka Barat 9, Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017).

Thomas menjelaskan, perekonomian Indonesia tengah diapresiasi oleh internasional. Terutama oleh lembaga pemeringkat seperti Standard and Poor's atau S&P, Fitch Ratings dan Moody's Investor Service, yang memberi investment grade rating kepada Indonesia.

(Baca: Darmin: Tak Membangun Pun, Utang Pemerintah Akan Tetap Nambah)

Thomas menceritakan, tiga lembaga pemeringkat ini merupakan lembaga penilai yang paling ketat dan kejam. Dia menyebut, dua negara superpower, Amerika Serikat dan China pernah diturunkan peringkatnya oleh Moody's Investor Service.

"Saat dunia memuji-muji kita, malah dikritik utang kita terlalu tinggi. Jadi bagi saya, kalau utang dikritik itu seperti kita menang maraton, tapi dikritik karena kurang atletis," kata Thomas.

Dia mengatakan, investor tak melihat utang sebuah negara untuk berinvestasi. Mereka memandang utang negara tersebut dialokasikan untuk apa.

Thomas berpendapat, negara wajar berutang asal digunakan untuk hal-hal yang produktif, seperti peningkatan infrastruktur, peningkatan gizi, dan pendidikan.

(Baca: Utang Pemerintah Tahun Ini Bisa Bertambah Rp 497 Triliun)

"Ini akan membuat ekonomi semakin produktif. Terbalik kalau utang dibuat foya-foya seperti untuk subsidi BBM Rp 100 triliun per tahun, itu pemborosan," kata mantan Menteri Perdagangan itu.

Hingga Juni 2017, posisi utang pemerintah pusat sebesar Rp 3.706,52 triliun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah tersebut terakumulasi sebesar Rp 1.097,74 triliun dibanding posisi di akhir Mei 2014 sebesar Rp 2.608,78 triliun.

Tambahan utang tersebut dialokasikan untuk belanja infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa.