Libatkan Kemenhub, Susi Ukur Ulang 15.800 Kapal Nelayan

JAKARTA, KOMPAS.com -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan pengukuran ulang kapal perikanan tangkap sebagai upaya pemberian kemudahan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengatakan, kerja sama ini merupakan lanjutan kerja sama yang dilakukan kedua belah pihak pada tahun sebelumnya. Pengukuran kapal-kapal terutama beberapa kapal yang selama ini ada permasalahan.

"Supaya para pemilik kapal bisa cepat melaut dan menangkap ikan dan menghasilkan ikan untuk bisa dikonsumsi dan menjadi bisnis bagi para pengusaha perikanan," ujar Susi Pudjiastuti saat konfrensi pers di Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Susi mengharapkan, adanya kerja sama ini akan semakin mempercepat pengukuran kapal dan juga para pemilik kapal tidak akan dikenakan biaya dalam hal pengukuran. Sehingga, tidak ada alasan bagi pemilik kapal untuk tidak mau atau enggan kapalnya dilakukan pengukuran ulang.

"Ada pemutihan, yang dulu-dulu kesalahan tidak ada pidana. Kami mohon untuk beberapa kota yang selama ini menolak untuk diukur ulang, ya harus mau. Misalnya di Tegal, Batang, Belawan, di Rembang yang selama ini tidak mau diukur," jelas Susi.

Sementara itu, Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjariefwidjaja menjelaskan, saat ini, dari jumlah total 15.800 kapal yang harus diukur, KKP telah menyelesaikan pengukuran sekitar 11.000 kapal dan sisanya ditargetkan akan rampung pada Oktober 2017.

"Kami bersama melakukan gerai perizinan di lokasi-lokasi nelayan. Jadi jemput bola bersama dengan Kemenhub," pungkasnya.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, kerja sama ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan terkait pengukuran kapal nelayan.

"Kepada para pemilik ini sudah diberitahukan tidak ada biaya bersedialah di lakukan pengukuran.  Karena kalau tertib bisa menyelesaikan ini, dan banyak manfaat yang kita peroleh.  Insya Allah ini berjalan dengan baik," papar Menhub.

Adapun verifikasi atau pengukuran ulang kapal perikanan dilakukan atas tindaklanjut dari kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan Indonesia pada tahun 2014. 

KPK menemukan permasalahan beberapa kapal yang dinilai melakukan mark down yang berujung pada pengukuran ulang seluruh kapal penangkap ikan.