YLKI Desak Kemenag dan OJK Bekukan Biro Umrah Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Kementerian Agama dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan operasional biro perjalanan umrah yang bermasalah.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan sebanyak 22.613 aduan konsumen mengenai biro umrah bermasalah, khususnya kepada PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel.

"YLKI dan korban travel umrah nakal mendesak Kemenag dan OJK agar aktivitas First Travel dan biro umrah lain yang bermasalah dibekukan," kata Tulus, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor YLKI, Pancoran Barat, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2017).

Dengan syarat, First Travel dan biro perjalanan lainnya harus tetap menjamin calon jamaah berangkat umrah. Sedangkan calon jamaah yang membatalkan perjalanannya, harus tetap dikembalikan sesuai dengan jumlah uang yang dibayar.

Meski demikian, proses hukum tetap harus ditegakkan. Adapun desakan untuk pembekuan operasional biro umrah bermasalah untuk mencegah semakin banyaknya korban akibat hal tersebut.

"Bahwa kami mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk turun tangan dan menindaklanjuti laporan pengaduan pidana ke Polda yang sampai saat ini belum juga ditindaklanjuti," kata Tulus.

Dia menganggap tindakan OJK kurang tegas. Karena hanya membekukan paket umrah promo First Travel saja. Padahal, menurut dia, masalah juga terjadi di paket perjalanan umrah reguler. Dalam menindaklanjuti puluhan ribu aduan, YLKI telah memanggil korban serta biro umrah terkait.

"Pihak First Travel tidak kooperatif, selalu tidak hadir (saat mediasi). Baik pada mediasi Kemenag, OJK, YLKI, dan lain-lain," kata Tulus.

Aduan bukan hanya datang dari calon jamaah First Travel. Namun juga ada dari travel Kafilah Rindu Kabah dan Hannien Tour. Tulus menyebut, pihak Hannien Tour sempat menyalahkan Garuda Indonesia karena dianggap wanprestasi.

Padahal, lanjut dia, Garuda Indonesia membatalkan perjalanan bersama Hannien Tour, karena biro umrah tersebut belum membayar booking seat sampai waktu yang ditentukan.

"Mohon Kemenag dan OJK menertibkan biro umrah tersebut, karena sekarang cara-cara First Travel banyak dicontoh biro umrah lainnya. Masyarakat agar tidak terjebak dan mendaftar ke First Travel atau promo biro umrah lainnya," kata Tulus.