Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Momentum Perbaikan Tata Kelola Beras Nasional

Kompas.com - 29/07/2017, 15:28 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komoditas pangan pokok di Indonesia yakni beras tengah menjadi perbincangan publik. Tata kelola beras nasional dinilai masih menyimpan berbagai persoalan yang selama ini tidak tersentuh.

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilam Rakyat (DPR) Ichsan Firdaus menegaskan, saat ini menjadi momentum yang tepat untuk membereskan tata kelola beras nasional.

"Sekarang momentum pemerintah untuk menghitamputihkan regulasi dari hulu ke hilir," kata Ichsan dalam Diskusi dengan tema Republik Beras, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (29/7/2017).

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan perubahan tata kelola beras secara total, baik dari produsen atau petani, penggilingan beras, sera kejelasan antara beras premium dan medium.

Kemudian, aturan atau regulasi harga acuan komoditas beras yang tidak lagi merugikan petani sebagai produsen utama padi, termasuk penyaluran subsidi.

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Moeldoko mengatakan, saat ini petani tengah mengalami berbagai hambatan dalam memproduksi padi. Beberapa masalah yang dihadapi petani adalah masih sulitnya mengakses permodalan dari perbankan, selain itu juga persoalan alat produksi pertanian yang masih tradisional.

"Produksi padi itu panjang prosesnya, persoalan petani saat budidaya, persoalan modal harus dipikirkan bersama, ini perlu usaha yang kuat dan perhatian serius. Saya selaku ketum HKTI enggak mau petani saya menderita, saya mau petani saya kaya," tegasnya.

Selain perbaikan tata kelola beras nasional, pemerintah juga perlu membuat kepastian hukum bagi pengusaha perberasan nasional.

Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan, Khudori menyarankan Satuan Tugas Pangan bentukan Kepolisian dan pemerintah agar lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Menurutnya, tindakan hukum beberapa waktu lalu sudah memberikan keresahan bagi dunia usaha dan juga kalangan masyarakat.

"Satgas pangan harus hati-hati, harus yakin persoalannya, jangan sampai satgas pangan menggaruk siapapun sehingga menimbulkan keresahan," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com