Swasta Diajak Ikut Biayai Pembangunan LRT Jabodebek

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pembangunan proyek light rail transit (LRT) Jabodebek tak cukup hanya Pemerintah, tapi perlu keterlibatan pihak swasta.

Keterlibatan swasta tersebut bisa dalam hal pembiayaan untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana hasil kajian konsultan LRT Price Waterhouse Coopers (PWC).

"Kajian PWC tentang proyek ini. Saya lihat ada suatu potensi yang besar bahwasanya industri kereta api (LRT) itu tidak saja harus dibiayai negara. Tapi swasta sudah bisa diilbatkan," kata Budi Karya di Jakarta, Senin (31/7/2017).

Tak hanya dalam sektor pendanaan, swasta juga bisa dilibatkan hal transit oriented development (TOD) atau pengembangan kawasan di sekitar stasiun, sehingga meringankan beban PT Kereta Api Indonesia (KAI).

"TOD-TOD itu akan dibuat semacam TOR lelang kepada swasta. Jadi tidak dikerjakan oleh KAI," kata mantan Kepala Angkasa Pura II tersebut.

Bahkan PT KAI juga mengusulkan agar pembangunan stasiun LRT tak cukup hanya sampai Cibubur seperti rencana sedia kala, namun sampai Bogor. Lagi-lagi, dengan catatan swasta bisa dilibatkan dalam pembangunan stasiun kereta ringan itu.

"Kami harapkan juga biayanya lebih murah. Kami ingin swasta itu juga sharing, karena mereka akan mendapat manfaat suatu aksesabilitas yang bagus. Tapi mereka juga sharing lah disitu," kata Budi Karya.