JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berniat menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pun menyebut kurang lebih ada Rp 80 triliun dana haji yang siap untuk diinvestasikan. Namun, keinginan Pemerintah tersebut banyak kritikan dari berbagai pihak.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menegaskan bahwa keinginan pemerintah menggunakan dana haji itu pada dasarnya hanya ingin mengelola dana tersebut dengan lebih baik dan bermanfaat.
"Karena waktu tunggunya (haji) 20 tahun. Bagaimana dana yang dititip itu bisa dikelola dengan baik, sehingga dapat membantu jemaah haji," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (1/8/2017).
Nantinya, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk menyubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.
"Makanya investasi itu harus betul-betul baik. Investasi itu bukan kepentingannya pemerintah, tapi kepentingan jemaah. Ini supaya dapat membayar (haji) lebih murah," kata Kalla.
Pemerintah pun menyadari investasi tersebut nantinya juga harus sesuai dengan syariat agama atau syar'i. Karenanya, jenis investasi yang akan disasar pemerintah akan benar-benar dipilih.
Pemerintah tidak menutup kemungkinan akan menggunakan dana haji tersebut ke sektor lain selain infrastruktur. Sebab, berdasarkan kajian, investasi paling menguntungkan ada di sektor itu.
Pemerintah juga menganggap bahwa dana haji yang 60-70 persennya dalam bentuk uang asing, dollar Amerika Serikat dan riyal Arab Saudi justru sangat berisiko jika hanya dibiarkan mengendap selama puluhan tahun. Sebab, nilai uangnya akan menurun.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
