KKP Dorong Ekonomi Berbasis Perikanan di Sulbar

MAMUJU, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, menilai Propinsi Sulawesi Barat memiliki potensi sektor keluatan dan perikanan yang luar biasa besar. Karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mendorong pembangunan sektor ini, sehingga diharapkan akan berdampak bagi pergerakan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Sulawesi Barat memiliki keunggulan komparatif yang tinggi di sektor perikanan, untuk itu penting menjadikan sektor ini sebagai input utama sumber perekonomian daerah. KKP menyimpan perhatian besar untuk Sulawesi Barat, ini terbukti dari berbagai program KKP yang banyak kami alokasikan di Sulawesi Barat,” kata Slamet dalam keterangannya di Mamuju, seusai audiensi dengan Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar.

Namun demikian, Slamet menegaskan bahwa alokasi dukungan program KKP juga tergantung dari komitmen Pemerintah Daerah. Menurutnya, potensi yang ada harus didukung oleh  komitmen dan tanggung jawab yang tinggi, sehingga program benar-benar memberikan outcome yang diinginkan. 

“Komitmen pemerintah daerah akan menjadi tolak ukur kami dalam memberikan dukungan. Ini penting karena meskipun potensi besar, namun jika tidak ada komitmen, sebesar apapun effort yang diberikan tidak mampu memberikan dampak apa-apa”, tegasnya.

Menurutnya, saat ini KKP tengah fokus dalam melakukan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, sehingga nilai ekonominya benar-benar mampu dirasakan oleh bangsa ini. Regulasi yang dikeluarkan saat ini perlu disikapi sebagai bagian upaya pemerintah dalam melindungi kepentingan ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, menyampaikan bahwa Sulawesi Barat dengan luas laut 22.012 km persegi dan panjang garis pantai mencapai 617,5 km memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar.

Ia menyebutkan potensi perikanan tangkap mencapai 1,02 juta ton per tahun dengan pemanfaatan baru sekitar 64.300 ton. Sedangkan potensi perikanan budidaya mencapai 74.300 ha, dengan pemanfaatan baru sekitar 24.800 ha dengan volume produksi tahun 2016 mencapai 121.650 ton. 

Disamping itu secara geografis Sulawesi Barat memiliki nilai strategis karena merupakan wilayah Alur Pelayaran Internasional (ALKI-II) kawasan SULU Sulawesi Marine ecoregion & triangle coral reef. 

“Nilai strategis kawasan ini, menjadi peluang besar untuk mengembangkan Sulawesi Barat sebagai kawasan ekonomi baru berbasis sumberdaya unggulan daerah seperti perikanan dan perkebunan. Pemerintah Daerah tengah merancang pembangunan ekonomi kawasan yang melibatkan berbagai pihak antara lain masyarakat, pemerintah daerah dan swasta, dimana konsep ini diharapkan akan menggerakan ekonomi daerah,” kata Gubernur Ali.

“Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan ibu Susi Pudjiastuti. Saya sampaikan potensi sektor kelautan dan perikanan Sulbar. Saya secara langsung minta dukungan escavator untuk rehabilitasi dan pencetakan tambak, kapal pemburu (pengawas) perikanan dan yang sangat urgent yaitu pembangunan cold storage untuk menampung hasil tangkapan ikan yang mulai melimpah. Bu Menteri menjanjikan dan mudah-mudahan semua bisa terealisasi,” pungkasnya.

Tahun ini KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya telah mengalokasikan dukungan program prioritas perikanan budidaya di Propinsi Sulawesi Barat, masing-masing di antaranya untuk program pakan mandiri di Kabupaten Polewali Mandar senilai 100 juta; bantuan pakan di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 1 ton; sebanyak 300 ribu ekor benur udang vaname di Mamuju Tengah; sebanyak 4 unit escavator di Mamuju Utara dan Mamasa; program revitalisasi tambak di Mamuju Utara; dan sebanyak 1,5 juta ekor udang windu untuk restocking di Mamuju dan Polewali Mandar. 

Untuk bidang perikanan tangkap, KKP tahun 2016 telah mengalokasikan dukungan asuransi nelayan di Sulawesi Barat yang diperuntukkan bagi sebanyak 4.050 nelayan dengan nilai mencapai lebih dari 708  juta rupiah. Asuransi ini menurutnya sebagai bentuk tanggunjawab Pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat nelayan dalam melakukan kegiatan usaha.

“Kami meminta kerjasama dengan stakeholders terkait termasuk perguruan tinggi untuk mendorong penerapan IPTEK dan membantu mengawal program-program KKP, sehingga akan efektif menumbuh-kembangkan kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis sumberdaya perikanan khususnya di Sulawesi Barat ini. Saat ini, 80 persen lebih anggaran KKP, kami gelontorkan ke daerah dalam rangka memberdayakan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan di seluruh Indonesia,” tegas Slamet