Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR: Orang Kaya Punya Mobil Saja Pakai BBM Subsidi, Masa Nelayan Enggak

Kompas.com - 03/08/2017, 17:53 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khaeron meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berpikir ulang terkait rencana penghapusan subsidi solar untuk nelayan.

"Masa pengguna jalan raya yang kaya punya mobil saja disubsidi, nelayan enggak disubsidi, kan aneh," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, aturan BBM subsidi untuk nelayan sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Ia meyakini pencabutan subsidi solar jelas akan berdampak besar kepada nelayan. Sebab, hampir 60 persen biaya produksi nelayan disumbang oleh biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut.

Artinya, bila subsidi solar dicabut, harga BBM yang harus dibayar nelayan bisa lebih mahal. Hal ini dipastikan akan berdampak kepada kenaikan biaya produksi sehingga keuntungan bisa menurun.

Saat ini dampak dari pencabutan subsidi solar mungkin tidak begitu terasa lantaran harga minyak dunia yang relatif stabil. Namun, bila harga minyak dunia melonjak, maka harga solar akan semakin mahal.

Seharusnya, pemerintah mendorong agar volume subsidi solar untuk nelayan ditingkatkan. Dengan begitu diyakini para nelayan akan lebih mudah mendapatkan solar subsidi untuk melaut.

"Apakah subsidi BBM ini memberikan dampak kepada nelayan maka pasti jawabanya itu positif," kata Herman.

Terkait penyaluran solar subsidi yang tidak tepat sasaran, Herman mengatakan bahwa Komisi IV kerap diberitahu lansung olah Menteri Susi. Bila benar terjadi, maka ia menilai hal ini perlu ditangani serius oleh Kepolisian.

Sebelumnya, Susi Pudjiastuti mengusulkan pencabutan subsidi solar untuk nelayan kecil. Selama ini, bahan bakar yang sebagian harganya ditanggung pemerintah itu justru banyak dinikmati perusahaan, bukan nelayan.

Saat ini nelayan lebih butuh ketersediaan solar yang cukup di seluruh wilayah Indonesia untuk melaut ketimbang subsidi solar yang justru sulit didapatkan nelayan.

Sementara itu Mirhasan, seorang nelayan, saat antre di Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Selasa (1/8/2017), hanya bisa pasrah kalau pemerintah mencabut subsidi BBM untuk nelayan.

Sebagai nelayan dengan perahu yang tergolong kecil, pria separuh baya itu hanya berhak mendapatkan 10 liter solar saat hendak melaut. Solar sebanyak itu hanya bisa buat melaut dengan jarak tak lebih dari 10 mil pulang-pergi.

"Padahal kalau kita melaut setidaknya sampai dua malam untuk mencari lokasi ikannya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com