Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mungkin, Bu Susi Terbawa Emosi...

Kompas.com - 03/08/2017, 19:15 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR mendengar laporan terjadinya banyak penyelewengan solar subsidi nelayan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Hal itu ditengarai menjadi penyebab utama keluarnya rencana pencabutan subsidi solar untuk nelayan langsung dari mulut menteri nyentrik asal Pangandaran itu baru-baru ini.

"Jadi mungkin Bu Susi terbawa emosional saja," ujar Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khaeron kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Menurut Herman, Komisi IV belum menemukan langsung penyelewengan solar subsidi untuk nelayan. Namun, Susi memang kerap menyampaikan adanya penyelewengan solar subsidi ke DPR.

(Baca: Susi Minta Subsidi Solar Nelayan Dicabut karena Tak Tepat Sasaran)

Herman meminta Polisi segera turun tangan untuk menindaklanjuti indikasi penyelewengan solar subsidi nelayan yang kerap disampikan oleh pemerintah.

Dengan demikian, jangan sampai penyaluran solar subsidi yang tidak tepat sasaran justru ditanggapi reaktif oleh pemerintah dengan memutuskan mencabut subsidi solar untuk nelayan.

"Kalaupun ada indikasi, silahkan sikat saja oleh penegak hukum. Tapi jangan korbankan (subsidi) ini kerena bagian penting program negara kepada rakyat, kepada nelayan," kata Herman.

Menurut dia, pencabutan subsidi solar jelas akan berdampak besar kepada nelayan. Sebab, hampir 60 persen biaya produksi nelayan disumbang oleh biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut.

Artinya, bila subsidi solar dicabut, harga BBM yang harus dibayar nelayan bisa lebih mahal. Hal ini dipastikan akan berdampak kepada kenaikan biaya produksi sehingga keuntungan bisa menurun.

"Saya kira Bu susi harus mengklarifikasi itu apakah ini bentuk kesungguhan mencabut subsudi untuk nelayan ataukah ini bentuk kekecewaan," ucap politisi Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan pencabutan subsidi solar untuk nelayan kecil.

Sebab selama ini, bahan bakar yang sebagian harganya ditanggung pemerintah itu justru banyak dinikmati perusahaan, bukan nelayan.

Menurut Susi, saat ini nelayan lebih butuh ketersediaan solar yang cukup di seluruh wilayah Indonesia untuk melaut ketimbang subsidi solar yang justru sulit didapatkan nelayan.

(Baca: Jonan Tunggu Surat Resmi Susi soal Pencabutan Subsidi Solar)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com