Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi Sebut Masalah Kelautan dan Perikanan Belum Selesai

Kompas.com - 04/08/2017, 09:14 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Susi Pudjiastuti menjelaskan belum semua masalah dapat diselesaikannya selama dirinya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Kerja. Ia enggan memedulikan kabar "reshuffle" yang kencang berhembus kepada dirinya.

"Selama saya melihat situasi yang ada, dan masih memerlukan orang seperti saya to be continue the fight. Karena (masalah) ini belum selesai, walaupun stok ikan sudah mulai kelihatan," kata Susi, dalam acara "Rosi" yang ditayangkan di Kompas TV, Kamis (3/8/2017) malam.

Susi juga masih ingin memberantas pencurian ikan. Dia ingin memperbaiki perikanan tangkap dengan mengubah Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) menjadi Legal Reported and Regulated Fishing (LRRF) yang lebih tertata dan berkelanjutan (sustainability).

"Kami akan jaga laut dunia, karena satu dunia satu laut. Kalau kami tidak jaga Laut Banda, dunia tidak akan mendapat supplai Yellowfin yang besar-besar kan," kata Susi.

Berniat Mundur?

Dalam acara tersebut, turut dihadirkan kerabat Susi yang juga Direktur Kemitraan Monica Tanuhandaru.

Monica yang juga menjadi salah satu penulis konsep pendirian Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid itu memandang Susi sebagai seorang menteri yang berjiwa petarung.

Meski bukan lulusan S2 maupun S3, Monica menganggap Susi sebagai seorang yang cepat membaca situasi dan lapangan. Dia juga berharap, Susi tidak mengundurkan diri dari jajaran menteri Kabinet Kerja.

Menanggapi hal itu, Susi tak menjawab pasti. Hanya saja, Susi tak habis pikir kepada pihak-pihak yang terus menyerang dirinya.

"Kami ini menteri sangat serius kerja, putting everything. Effort, integrity, even life, waktu, keluarga," kata Susi. (Baca: Susi: Kalau Saya Direshuffle...)

"Lalu kami mesti berhadapan sama orang-orang yang ngomong absurd, tapi bisa dapat corong dari media untuk ngomong, dan kami harus hadapi, itu kan gila," kata Susi lagi.

Dalam riset yang dikeluarkan oleh Indonesia Indikator, ada kenaikan signifikan terkait perbincangan Susi dan reshuffle, sejak April 2017 di media sosial.

Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlambang mengatakan, serangan kepada Susi dengan menyertai tagar ganti Susi, Menteri Susi ngawur, save nelayan, dan lain-lain.

Selain itu, ada pula yang mendukung Susi dan meminta Jokowi tak mengganti dirinya dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Setelah dibandingkan, hasilnya 89 persen netizen dari 109.000 percakapan menyatakan mendukung Susi dan meminta Jokowi tak me-reshuffle dirinya.

Sedangkan netizen yang menginginkan Susi di-reshuffle rata-rata berusia 35 tahun dan mereka me-mention satu partai tertentu.

Menanggapi hal itu, Susi mengaku telah mengetahui pihak-pihak yang tak menginginkan dirinya berada di dalam Kabinet Kerja. Susi pun enggan membicarakan hal tersebut lebih lanjut.

"Saya menteri yang kerja, enggak usah (bicara) politik. Pak Presiden kemarin bicara tidak urus politik, sekarang urus ekonomi, ekonomi, ekonomi," kata Susi.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com