Dibanding Sukhoi, Pemerintah Disarankan Barter dengan Bahan Pokok yang Masih Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menyarankan pemerintah untuk memikirkan kembali rencana barter bahan baku kopi, teh dan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dengan pesawat Sukhoi Rusia. 

Pasalnya, terang dia, dalam barter perdagangan dua pihak harus sama-sama menguntungkan. Sehingga, dengan begitu, tidak ada penyeselan karena salah satu pihak dirugikan. 

"Kalau permasahalan barter tidak masalah. Pertanyaan barter tadi menguntungkan atau tidak dan apakah prioritas kita butuh Pesawat Sukhoi," ujar Enny saat dihubungi, Sabtu (5/8/2017). 

Menurut Enny, seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan barter dengan bahan pokok yang saat ini bergantung pada impor. Salah satunya, yakni gandum dan susu. 

"Harusnya dibarter yang ketergantungan impor Kita. Kan banyak, misalnya susu dan gandum. Kita saat ini masih bergantung pada impor dari dua bahan pokok itu," jelas dia. 

Meski demikian, tambah Enny, dengan adanya barter membuktikan adanya pasar ekspor baru Indonesia yang bisa dimanfaatkan. (Baca: Indonesia Barter Kopi, Teh dan CPO dengan 11 Pesawat Sukhoi dari Rusia)

"Memang Kita butuh ekspor non tradisional. Kita dapat memperluas pasar ekspor dengan adanya barter itu," tambah dia.

Sebelumnya, pemerintah segera melakukan barter sejumlah komoditas nasional dengan 11 pesawat Sukhoi SU-35 dari Rusia.

Barter tersebut terealisasi seiring dengan ditekennya Memorandum of Understanding (MOU) antara BUMN Rusia, Rostec, dengan BUMN Indonesia, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Pesawat Sukhoi dari hasil barter tersebut akan dipakai untuk menggantikan armada F-5. (Baca: Ini Kata Mendag Soal Rusia Barter Sukhoi dengan Karet Indonesia)

“Imbal dagang di bawah supervisi kedua pemerintah ini diharapkan dapat segera direalisasikan melalui pertukaran 11 Sukhoi SU-35 dengan sejumlah produk ekspor Indonesia mulai dari kopi dan teh hingga minyak kelapa sawit dan produk-produk industri strategis pertahanan,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.