Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daya Beli Melambat, Pengusaha Minta Pemerintah Jangan Berpolemik

Kompas.com - 06/08/2017, 19:20 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah untuk menciptakan suasa iklim usaha yang kondusif.

Salah satunya dengan tidak berpolemik atau mengeluarkan statement yang memberikan dampak negatif terhadap perkembangan usaha di Indonesia terlebih saat ini sedang terjadi perlambatan daya beli konsumen.

"Jika ditanya ke teman-teman (pengusaha) di lapangan semua resah dengan statement-statement pemerintah," ujar Hariyadi kepada Kompas.com, Minggu (6/8/2017).

Menurut Hariyadi, sebaiknya pemerintah berfikir fokus untuk membuat ketenangan dalam dunia usahaa dan tidak mengeluarkan statement-statement yang bernada mengancam dan berdampak pada dunia usaha.

Dia menambahkan, salah satu contoh statement yang menjadi perhatian pelaku usaha adalah yang berkaitan dengan masalah pajak kemudian persoalan terkait perdagangan setelah kasus beras yang menimpa PT Indo Beras Unggul.

"Seperti gijzeling pajak atau orang disandera karena tidak bayar pajak, semua orang juga tahu kalau itu sudah mengarah ke pidana dan wajib pajaknya bandel tidak mau bayar ya di sandera dan ngapain harus diekspos lagi itu kan tidak perlu," kata Hariyadi.

Selain itu kasus yang berkaitan dengan perdagangan beras, menurut Hariyadi, pemerintah seharusnya bekerja dan menuntaskan masalah yang ada dan tidak membiarkan isu-isu negatif yang menghambat dunia usaha berkembang.

"Kemarin itu satgas pangan yang perkara kasusnya PT IBU, kalau memang benar (bersalah) ya sudah di investigasi tidak usah over ekspos kalau isinya narkoba saya setuju tapi ini belum tentu salah," tambahnya.

Menurutnya, kedepan pemerintah untuk lebih fokus menyelesaikan masalah dan tidak mengeluarkan statement yang menganggu psikologis pasar dan bisa mendorong agar data beli konsumen kembali menggeliat agar mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com