KKP Dorong Revitalisasi Perairan Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merealisasikan program revitalisasi perairan umum. Hal ini ini ditandai dengan pendatanganan kesepakatan bersama dengan pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam rangka persiapan hibah lahan untuk kegiatan revitalisasi perairan umum pekan lalu.

Penandatanganan ini merupakan kelanjutan dari komunikasi yang sudah dilakukan antara KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) sejak tahun 2016 dengan beberapa pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait upaya KKP untuk melakukan revitalisasi perairan umum di berbagai daerah.

Dalam penandatanganan ini KKP diwakili oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, sedangkan dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran langsung dilakukan oleh Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata.

Turut hadir juga dalam acara ini sekaligus menyaksikan acara penandatanganan tersebut yaitu Sekretaris Jenderal KKP, Rifky E. Hardijanto, pejabat eselon 2 dan 3 lingkup DJPB, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Kesepakatan bersama tersebut antara lain berisi tentang kesediaan dan persetujuan Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghibahkan aset barang milik daerah Kabupaten Pangandaran berupa tanah seluas 41.545 meter persegi, berlokasi di Blok Bulak Laut Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 590/Kpts.263-Huk/2017.

Ke depannya, lahan yang dihibahkan tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum yaitu revitalisasi perairan umum guna pembangunan embung/danau penampungan air sebagai lahan budidaya perikanan dalam mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya, pengendali banjir serta untuk mendukung kawasan pariwisata Kabupaten Pangandaran. 

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan revitalisasi perairan umum merupakan wujud dari kebijakan yang telah digariskan oleh Menteri Kelautan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yaitu upaya untuk memulihkan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan sebagai salah satu habitat sumberdaya perikanan untuk menuju kegiatan perikanan budidaya yang berkelanjutan.

“Setelah status lahan ini clear and clean, maka selanjutnya KKP akan segera menyelesaikan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan embung di Pangandaran. Pada bulan November nanti diharapkan pembangunan konstruksi sudah selesai dilaksanakan sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat” jelas Slamet.

Untuk kegiatan revitalisasi perairan umum ini, KKP telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 16,4 miliar yang digunakan mulai dari proses penyusunan DED hingga pembangunan konstruksi embung.

Kabupaten Pangandaran tercatat memiliki pantai sepanjang 91 km dan hampir 40 persen wilayahnya merupakan wilayah laut serta merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) IX Samudera Hindia yang mencakup perairan ujung barat Sumatera dan pantai selatan Jawa.

Kabupaten Pangandaran memiliki potensi lahan perikanan budidaya (payau dan tawar) sekitar 401,30 ha. Dengan potensi tersebut, maka Kabupaten Pangandaran sangat potensial untuk pengembangan perikanan budidaya baik laut, payau maupun tawar.