Suntikan Vitamin untuk Ekonomi Kita

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sedang menyiapkan "vitamin" agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh kuat. Hal itu menyusul realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II 2017 yang tidak sesuai harapan.

Pada kuartal II 2017, ekonomi hanya 5,01 persen pada kuartal II 2017. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, ekonomi mampu tumbuh mencapai 5,18 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah merespons realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II 2017.

"Ada beberapa program pemerintah untuk bisa akselerasi (pertumbuhan ekonomi)," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Pertama, eksekusi secepatnya program keluarga harapan (PKH) dan penyaluran beras sejahtera (Rastra) untuk masyarakat miskin. (Baca: Sri Mulyani: Ada Hal yang Harus Kita Perhatikan Serius..)

Sejak awal tahun, penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin kerap terlambat. Hal ini memiliki dampak yang besar terhadap konsumsinya masyarakat.

Terbukti pada kuartal II 2017, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,95 persen pada kuartal II 2017, lebih kecil dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,07 persen.

Jika dibedah mendalam, maka didapati fakta bahwa daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah loyo akibat upah riil buruh tani dan bangunan ikut turun akibat inflasi.

Akselerasi program PKH dan Rastra diharapkan mampu menodong daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

Kedua, insentif investasi. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan memberikan berbagai insentif untuk mendorong pertumbuhan investasi.

Salah satu insentif tersebut yaitu pengurangan pajak impor. Investasi perlu didorong lantaran menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Kontribusinya mencapai 31,2 persen, hanya kalah dari konsumsi rumah tangga yang mencapai 55,6 persen.

Diharapkan, melalui berbagai insentif tersebut, para investor bisa mengurangi biaya importasi dan menikmati arus logistik nasional yang lebih lancar.

Ketiga, efektifitas gelontoran dana desa. Pemerintah menilai gelontoran dana desa yang mencapai Rp 60 triliun belum optimal meningkatkan konsumsi dan investasi masyarakat.

Melihat kondisi itu pemerintah menimbang untuk menyesuaikan alokasi dana desa agar mendorong tingkat konsumsi dan investasi di desa-desa.