DKI Jakarta Manfaatkan "Big Data" untuk Layani Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Era digital kini terus berkembang di seluruh dunia dan menyentuh setiap unsur kehidupan. Aktivitas berbasis digital pun telah menciptakan data yang jumlahnya sangat besar, bervariasi, dan dihasilkan dengan cepat dan real time.

Kumpulan data yang sangat besar itu yang disebut dengan big data. Salah satu manfaat big data yang dapat langsung diimplementasikan dan dirasakan adalah untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan pemerintah bagi warganya, baik pemerintah pusat maupun daerah.

DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sudah memanfaatkan big data untuk menentukan kebijakan dan memberikan pelayanan bagi warga. Menurut Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, banyak sekali manfaat yang dapat dipetik dari big data.

"(DKI) Jakarta sejak beberapa tahun lalu membangun big data melalui Jakarta Smart City. Berbagai macam informasi yang kami dapatkan digunakan sebagai sumber utama dalam mengambil kebijakan dan memecahkan permasalahan yang dialami warga Jakarta," kata Djarot di Bank Indonesia (BI), Rabu (9/8/2017).

(Baca: Wujudkan Kota Pintar, "Big Data" Solusinya)

Djarot menuturkan, big data digunakan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan pemerintah yang mendengar dan melayani.

Dengan demikian, berdasarkan aspirasi, keluhan, dan kebutuhan warga, maka Pemprov DKI Jakarta dapat melayani dengan baik.

Selain itu, big data juga memungkinkan Pemprov DKI Jakarta dalam membangun sistem pemerintahan di mana warga dan masyarakat aktif berpartisipasi. Layanan kepada warga, kata Djarot, dikaitkan dengan sistem teknologi informasi.

"Sejak awal kita terapkan kebijakan bahwa semua transaksi dalam internal pemerintahan dan pemberian layanan bantuan ke masyarakat dan jaminan sosial menggunakan sistem cashless. Sehingga, seluruh data transaksi diketahui," jelas Djarot.

Tak hanya itu, dengan menggunakan transaksi nontunai yang datanya tersimpan, maka data tersebut bisa dijadikan bahan dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi.

Bagi Pemprov DKI Jakarta, dapat dipastikan bansos dan jaminan sosial tepat sasaran dan penggunaannya sesuai.