Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khawatir Kebijakan Pemerintah, Kelas Menengah Rem Belanja

Kompas.com - 09/08/2017, 22:21 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan masyarakat kelas menengah atas menahan belanja dan memilih menumpuk dana di bank membuat tingkat konsumsi rumah tangga tumbuh melambat pada kuartal II 2017 menjadi hanya 4,95 persen.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menilai, kelas menengah atas memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi.

"Saya kutip Pak Dahlan Iskan, kelas menengah ini jangan banyak dibikin takut lah. Ayam yang berpotensi bertelur jangan dibikin bising sehingga enggak bisa bertelur," ujarnya dalam diskusi PAS FM di Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Berly menilai ada sejumlah isu yang sempat membuat masyarakat was-was, di antaranya pengecekan rekening oleh Ditjen Pajak dan rencana penurunan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal itu menurut Berly mempengaruhi tingkat pengeluaran masyarakat.

Bahkan masyarakat kelas menengah atas lebih memilih menumpuk dana di bank ketimbang belanja. Melihat laporan keuangan sejumlah bank besar, Dana Pihak Ketiga (DPK) memang mengalami kenaikan.

Berly menyarankan pemerintah untuk tidak mudah mengeluarkan isu-isu baru yang berpotensi membuat masyarakat resah. Sebab hal ini bisa berdampak kepada tingkat konsumsi rumah tangga.

"Jangan bikin masalah dulu. Sebelum bikin yang bagus, minimal jangan bikin masalah dulu. Meminimalisir isu-isu yang dimunculkan perlu dilakukan," kata dia.

Setelah itu, sejumlah langkah yang tertahan di kuartal II 2017 perlu dijalankan. Misalnya percepatan pencairan anggaran belanja dan gelontoran transfer ke daerah pasca efisiensi untuk memompa konsumsi pemerintah.

Pada kuartal II 2017, konsumsi pemerintah jeblok minus 1,93 persen. Hal ini disebabkan realisasi belanja negara yang mengalami minus 0,44 persen dan realisasi belanja barang anjlok 7,11 persen.

"Berikutnya kalau bisa ada stimulus yang lebih spesifik seperti yang dijanjikan pada paket kebijakan yang akan diluncurkan minggu depan terkait investasi," kata Berly.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan segara merespons realisasi pertumbuhan ekonomi yang stagnan pada kuartal II. Respons itu berupa paket kebijakan ekonomi besar-besaran.

Ia menuturkan, paket kebijakan jilid 16 itu akan fokus kepada investasi. Pemerintah ingin mendorong investasi untuk memompa pertumbuhan ekonomi. Saat ini pemerintah menilai investasi perlu didorong lebih cepat sehingga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com