Gelontoran Dana ke Daerah Menyusut

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menggelontorkan dana transfer ke daerah dan dana desa hanya Rp 761 trilliun tahun depan. Angka itu sudah dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Gelontoran dana ke daerah di RAPBN 2018 terdiri dari dana transfer daerah Rp 701 triliun dan alokasi dana desa Rp 60 triliun.

"Pemerintah mendukung pembangunan ekonomi masyarakat di daerah," ujar Presiden Joko Widodo saat pidato Nota Keuangan dan Pokok-pokok RAPBN 2018 di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Meski begitu, gelontoran dana ke daerah di RAPBN 2018 lebih kecil dari anggaran serupa di APBN Perubahan 2017.

Tahun ini pemerintah menggelontorkan Rp 766 triliun yang terdiri dari transfer daerah Rp 706 triliun dan dana desa Rp 60 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, masalah utama di Indonesia bukanlah persoalan ada uang atau tidak. Sebab setiap tahun, pemerintah pusat menggelontorkan lebih dari Rp 700 triliun dana ke daerah.

Namun ia mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dan pejabat desa. Sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin bukannya turun namun justru bertambah.

"Kami sudah kasih subsidi beras sejahtera, cash transfer, pupuk, benih, kami kasih desanya (melalui dana desa) masa enggak turun (angka) kemiskinan, itu duitnya menguap atau gimana?" ujarnya dalam acara Pajak Bertutur di Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Presiden Joko Widodo juga sempat mengkritik pemerintah daerah kurang cepat membelanjakan anggaran yang diberikan diberikan pemerintah pusat. Akibatnya ada sekitar Rp 220 triliun anggaran yang justru mengendap di daerah.

Padahal seharusnya anggaran tersebut digunakan untuk program kesejahteraan masyarakat. Namun fakta di lapangan menunjukkan efektivitas gelontoran dana itu kepada peningkatan kesejahteraan rakyat tidak terlihat.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang miskin Indonesia justru mencapai 27,7 juta orang pada Maret 2017, naik sekitar 6.900 orang dibandingkan September 2016. Adapun angka ketimpangan masih stagnan dari posisi 0,39.