Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkeu: Tak Ada Anggaran untuk Pembangunan Apartemen DPR di 2018

Kompas.com - 18/08/2017, 13:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengusulkan anggaran untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2018 sebesar Rp 5,7 triliun.

Jumlah itu naik dibandingkan anggaran dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2017 yang sebesar Rp 4,7 triliun maupun dibandingkan outlook APBB-P 2017 yang sebesar 3,8 triliun. Namun, jumlah itu lebih rendah dibandingkan usulan awal DPR yang sebesar Rp 7,2 triliun.

Direktur Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani memastikan anggaran tersebut tidak untuk pembangunan apartemen untuk anggota DPR di bekas lahan Taman Ria Senayan.

Pembangunan ini sebelumnya diusulkan DPR kepada Sekretariat Negara usai kawasan itu hendak dialih fungsi menjadi sebuah mal.

"Oh enggak ada, enggak ada, kita engga pernah bahas itu, enggak ada usulan pembahasan itu, proposal itu belum ada," kata Askolani saat ditemui di halaman Kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Jumat (18/8/2017).

Lebih lanjut menurut Askolani, anggaran yang ditetapkan tersebut telah menyesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah. "(RP 7,2 triliun) itu kan usulannya DPR, pemerintah kan sudah punya posisi di Rp 5,4 triliun," tambahnya.

Meski demikian, Askolani tak menampik jika dalam pembahasan nanti ada ruang penambahan, hal itu akan diakomodasikan dalam pembahasan. Namun menurutnya, jika tak ada lagi ruang penyesuaian pagu maka angka itu tidak bisa diubah.

"Kan kami ada limit-nya kan," tambah dia.

Sebelumnya, DPR mengusulkan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 7,2 triliun. Jumlah itu terdiri dari:

Anggaran Satuan kerja (Satker) Dewan: Rp 4.870.544.977.000
1. Program pelaksanaan fungsi DPR: Rp 1.158.260.928.00
2. Program penguatan kelembagaan DPR: Rp 3.712.284.039.000

Anggaran Satuan kerja (Satker) Setjen: Rp 2.375.971.321.000
1. Program Manajemen Pelaksana Teknis Lain Setjen DPR: Rp 2.324.869.870.000
2. Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan: Rp 51.101.451.000

 

Berita ini diambil dari kontan.co.id dengan judul: Kemkeu: Tak ada anggaran DPR 2018 untuk apartemen

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber KONTAN
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com