Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penghematan Anggaran Pemerintah Dipertanyakan

Kompas.com - 18/08/2017, 19:12 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menggemakan penghematan anggaran besar-besaran sejak tahun lalu. Namun hal itu justru dipertanyakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Peneliti Indef Reza Akbar mengungkapkan, Indef sudah menyisir Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016, hasilnya cukup mengejutkan.

"Belanja pegawainya naik, belanja jasa naik, kalau lihat lagi, belanja perjalanan dinasnya naik juga. ini penghematannya dari mana?" ujarnya di Kantor Indef, Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Berdasarkan data LKPP 2016 yang dijabarkan Indef, beban operasional kementerian dan lembaga mencapai Rp 1,87 triliun, naik Rp 158 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu beban operasional yang naik yaitu belanja barang dan jasa dari Rp 125 miliar pada 2015 menjadi Rp 138 miliar pada 2016.

Selain itu, kenaikan juga terjadi di beban perjalanan dinas. Berdasarkan LKPP 2016, beban perjalanan dinas mencapai Rp 34,4 miliar, naik Rp 4,3 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Komponen beban perjalanan dinas yang naik diantaranya perjalanan biasa, perjalanan tetap, perjalanan dinas dalam kota, perjalanan dinas paket meeting dalam kota, perjalanan dinas meeting luar kota, dan perjalanan dinas luar negeri.

"Sementara itu belanja pemeliharaan jalan dan jembatan itu malah turun padahal ini penting," kata Reza.

Indef menilai, biaya operasional pemerintah bisa ditekan untuk mengoptimalkan belanja pemerintah pusat pada 2018. Pemerintah bisa mengalihkannya ke belanja modal yang lebih produktif.

Di RAPBN 2018, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.443 triliun yang terdiri dari Rp 814 triliun belanja kementerian atau lembaga dan belanja non kementerian atau lembaga Rp 629 triliun.

Sementara itu dana transfer ke daerah dan dana desa di RAPBN 2018 sebesar Rp 761 triliun. Terdiri dari Rp 701 triliun transfer ke daerah dan Rp 60 triliun dana desa.

Belanja negara dengan total Rp 2.204 triliun di RAPBN 2018 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4 persen pada tahun depan.

Kompas TV Sri Mulyani memprediksi defisit anggaran 2017 bisa bertambah sampai dengan Rp 40 triliun

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

THR Lebaran 2024: Cara Menghitung, Kriteria Penerima, hingga Sanksi

THR Lebaran 2024: Cara Menghitung, Kriteria Penerima, hingga Sanksi

Work Smart
Memburu Penerimaan Negara Tanpa Menaikkan PPN

Memburu Penerimaan Negara Tanpa Menaikkan PPN

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 19 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 19 Maret 2024

Spend Smart
Info Pangan 19 Maret 2024: Beras Masih Mahal, Harga Telur Naik Tembus Rp 34.000

Info Pangan 19 Maret 2024: Beras Masih Mahal, Harga Telur Naik Tembus Rp 34.000

Whats New
Investor Menanti Kebijakan Suku Bunga The Fed, Harga Emas Dunia Naik

Investor Menanti Kebijakan Suku Bunga The Fed, Harga Emas Dunia Naik

Whats New
IHSG Bakal Bangkit? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Bangkit? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Whats New
Menanti Kebijakan The Fed, Wall Street Hijau

Menanti Kebijakan The Fed, Wall Street Hijau

Whats New
Percepat Revisi PP 96/2021, Indonesia Incar Kempit 61 Persen Saham Freeport

Percepat Revisi PP 96/2021, Indonesia Incar Kempit 61 Persen Saham Freeport

Whats New
Manajemen: BCA Mobile dan myBCA Akan Berjalan Bersamaan dalam Jangka Waktu Panjang

Manajemen: BCA Mobile dan myBCA Akan Berjalan Bersamaan dalam Jangka Waktu Panjang

Whats New
Perbedaan Inflasi dan Deflasi serta Untung Ruginya bagi Ekonomi

Perbedaan Inflasi dan Deflasi serta Untung Ruginya bagi Ekonomi

Whats New
Ini 4 Perusahaan Terindikasi 'Fraud' Rp 2,5 Triliun yang Diungkap oleh Sri Mulyani

Ini 4 Perusahaan Terindikasi "Fraud" Rp 2,5 Triliun yang Diungkap oleh Sri Mulyani

Whats New
[POPULER MONEY] Polemik Kenaikan PPN 12 Persen | Sri Mulyani Laporkan Dugaan 'Fraud' 4 Debitor LPEI

[POPULER MONEY] Polemik Kenaikan PPN 12 Persen | Sri Mulyani Laporkan Dugaan "Fraud" 4 Debitor LPEI

Whats New
Bos Bulog: Harga Beras Akan Sulit Kembali ke Titik Semula Seperti Setahun Lalu...

Bos Bulog: Harga Beras Akan Sulit Kembali ke Titik Semula Seperti Setahun Lalu...

Whats New
Anggota DPR Minta Gedung Parlemen di IKN Dibangun Paling Akhir, Ini Kata OIKN

Anggota DPR Minta Gedung Parlemen di IKN Dibangun Paling Akhir, Ini Kata OIKN

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com