Utang Subsidi Pupuk Pemerintah Berpotensi Bebani APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian, Eddy Putra Irawadi mengkhawatirkan makin besarnya utang subsidi pupuk pemerintah kepada produsen pupuk.

Sebab, besarnya utang subsidi pupuk berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu utang subsidi pupuk perlu dikontrol.

"Saya khawatir ini akan jadi carry over ke utang tahun depan sehingga akan bebani APBN 2018," ujarnya di Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Utang subsidi pupuk pemerintah kepada produsen pupuk mencapai Rp 17,9 triliun per 31 Desember 2016. Angka ini diperkirakan akan terus membengkak hingga mencapai Rp 19,7 triliun pada 2019 mendatang.

Bila pemerintah tidak mengontrolnya, maka pembengkakan utang subsidi pupuk dikhawatirkan akan menambah beban APBN yang sudah dibebani oleh utang pemerintah yang mencapai Rp 3.706 triliun per akhir Juni 2017 lalu.

Utang pemerintah kepada produsen berasal dari  PT Pusri Palembang, PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Kaltim. Kelima perusahaan pupuk itu adalah anak usaha PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero).