Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indef Nilai Penggunaan Utang Kurang Efektif

Kompas.com - 18/08/2017, 23:16 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Utang  pemerintah sudah mencapai Rp 3.706 triliun per akhir Juni 2017 lalu. Tahun depan, besarannya akan bertambah besar sebab pemerintah sudah berencana menambah utang Rp 399 triliun.

Namun pemerintah menyatakan bahwa besaran utang yang mencapai 28 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) itu masih aman sebab rasionya belum melewati batas yang ditentukan undang-undang yaitu 60 persen.

"Persoalan utama utang bukan persoalan rasionya aman atau tidak. Tapi sejauh mana, utang itu bisa menjadi stimulus kepada perekonomian," ujar Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Selama ini tutur Enny, utang memang digunakan pemerintah untuk membangun infrastuktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Namun, Indef mengkritik alokasi anggaran dari utang untuk pembangunan infrastruktur di Jawa. Seharusnya anggaran itu lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur di luar Jawa.

Pemerintah tutur Enny harusnya memberikan peluang kepada swasta untuk pembangunan infrastruktur di Jawa. Dengan begitu, maka anggaran APBN bisa dioptimalkan untuk membangun infrastuktur di luar Jawa.

Selain itu, Indef juga melihat utang digunakan pemerintah untuk menyuntik BUMN yang membutuhkan dana tambahan. Sementara itu penyerapan dana itu dinilai masih rendah sehingga tidak efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Enny, tak seharusnya BUMN disuapi terus oleh pemerintah. Sebab BUMN merupakan entitas bisnis yang harusnya kreatif dan inovatif dalam mencari permodalan yang berasal bukan dari APBN.

"Ini yang menjadikan penyebab mengapa percepatan proyek infrastruktur yang dibiayai dengan utang tetapi dampak jangka pendek sangat minimal dan tidak membuat confident bagi dunia usaha," kata Enny

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com