Pemerintah Komitmen Kurangi Bibit dan Benih Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) tengah berupaya agar Indonesia tidak lagi bergantung kepada negara lain dalam hal urusan produksi benih untuk tanaman hortikultura maupun bibit tanaman perkebunan.

Kini Kementan tengah meminta kepada Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI) agar mampu memproduksi benih dan bibit unggul dan bersertifikat untuk komoditas hortikultura, perkebunan, tanaman pangan, hingga kehutanan.

Hal ini dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah dan juga mengurangi ketergantungan penyediaan benih dari negara lain.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, benih menjadi salah satu faktor penting yang menunjang keberhasilan produksi pangan.

(Baca: Tiga Menteri Tanam Bibit Bawang Putih di Desa Sembalun)

Dengan kerja sama ini, Kementerian Pertanian dan MPPI akan menjadi produsen pengadaan bibit dan benih.

"Kalau bisa, kita hentikan impor ini jangan biarkan impor bibit masuk Indonesia. Kami ingin sinergi dengan MPPI kedepan untuk kawal benih, benih sangat penting," ujar Mentan Amran saat disela-sela acara pengukuhan pengurus MPPI di Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2017).

Amran mengatakan, saat ini yang penyerapan benih produksi lokal baru mencapai 60 persen dan akan semakin ditingkatkan dengan melibatkan MPPI.

Menurut Amran, jika penggunaan bibit secara sembarangan maka akan memberikan dampak negatif pada penurunan produktivitas tanaman khususnya komoditas perkebunan.

"Khususnya perkebunan, salah benihnya penyelesalan setelah 7 tahun (ditanam). Kalau sawit setelah 4 tajun terjadi penyesalan. Oleh karena itu kami mulai dari sekarang sinergi," jelas Amran.

Dengan itu, Amran mengatakan, pihaknya akan memberikan kemudahan dalam bentuk proses perizinan benih maupun bibit tanaman hingga penerbitan hak paten kepada produsen.

Sementara itu, Ketua Umum MPPI Herman Khaeron mengatakan, pihaknya akan membangun sinergi antar produsen benih dan bibit di Indonesia dan juga bekerja sama dengan pemerintah dan akademisi dalam memproduksi benih unggul dan bersertifikat.

"Seluruh benih dan bibit kami konsolidasikan, selama ini berpencar, terpisah. Mereka masing-masing bertarung, mereka sama-sama berkompetisi," papar Herman.

Menurutnya, jika semua elemen mulai dari akademisi, pemerintah, perusahaan atau pelaku usaha bersatu mengembangkan benih dan bibit secara bersama, maka tidak dapat dipungkiri Indonesia bisa mandiri dalam penyediaan dan produksi benih.

Herman menegaskan, dalam mewujudkan swasembada pangan, pemerintah perlu lebih serius mengembangkan usaha perbenihan dan perbibitan nasional.

"Kunci sukses swasembada, kedaulatan dan kemandirian pangan ada di benih karena benih adalah sumber kehidupan. Istilahnya bibit, bebet, bobot, benih memegang peran penting," ujar Herman yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPR.

Berdasarkan alokasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Perubahan (APBN-P) 2017 Kementerian Pertanian telah menganggarkan sebesar Rp 2,4 triliun dalam penyediaan benih maupun bibit berbagai komoditas di tahun 2017.

Sedangkan tahun 2018, Kementan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,5 triliun untuk benih dan bibit.