Kamboja Akan Segera Produksi Minyak Sendiri

PHNOM PENH, KOMPAS.com - Kamboja meneken kesepakatan dengan perusahaan asal Singapura, KrisEnergy Ltd untuk mengembangkan ladang minyak lepas pantai yang bisa membuat negara tersebut memproduksi minyak sendiri setelah tertunda bertahun-tahun.

Mengutip CNBC, Kamis (24/8/2017), Kamboja telah berusaha untuk mengembangkan ladang minyak di Teluk Thailand. Beberapa perusahaan pun sudah bersedia untuk berinvestasi di kawasan tersebut.

Kesepakatan antara Kamboja dengan KrisEnergy mencakup wilayah seluas 3.083 kilometer persegi di Teluk Thailand yang dinamakan Blok A. Minyak akan diproduksi dari ladang Apsara di blok tersebut dan produksi bisa diperoleh dalam 24 bulan setelah proyek ini diluncurkan.

"Setelah penandatanganan, kami akan mengumumkan keputusan investasi final dan akan mengirim minyak pertama dalam 24 bulan (atau tahun 2019)," kata Direktur Operasional KrisEnergy Kelvin Tang.

Tang menuturkan, pihaknya tengah mencari mitra untuk berinvestasi pada proyek tersebut. Adapun Kamboja akan menerima sekitar 500 juta dollar AS dari biaya, pajak, dan royalti selama masa proyek.

Menteri Keuangan Kamboja Aun Pornmoniroth mengatakan, area tersebut diestimasikan memproduksi 30 juta barrel dalam periode 9 tahun.

Ia pun menyatakan, Kamboja sudah belajar dari negara-negara lain dan tidak akan lagi ketergantungan dalam hal minyak.

"(Kamboja) tidak akan membiarkan dirinya menjadi ekonomi yang sangat bergantung pada minyak. Kamboja akan menggunakan pendapatan dari minyak untuk membiayai transformasi struktural guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," terang Aun Pornmoniroth.

Dalam kesepakatan itu, KrisEnergy akan menguasai 95 persen kepemilikan ladang minyak tersebut. Sementara itu, sisanya dimiliki pemerintah Kamboja.

KrisEnergy membeli kepemilikan operasional di Blok A yang sebelumnya dimiliki raksasa minyak Chevron pada tahun 2014 seharga 65 juta dollar AS.

Chevron menemukan sumur minyak di sana pada tahun 2004, namun gagal mencapai kesepakatan pengembangan dengan pemerintah Kamboja.