Pembiayaan Swasta Ditargetkan Rp 10 Triliun pada Triwulan III 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menargetkan skema Pembiayaan Investasi Non-anggaran Pemerintah (PINA) sebesar Rp 10 triliun pada kuartal III 2017.

Dana tersebut ditargetkan mampu membiayai proyek-proyek infrastruktur di bidang energi, bandara, dan jalan tol.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, skema PINA dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bisa menjadi solusi mengatasi kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur nasional yang besar melalui keterlibatan sektor swasta.

"Ini menjadi solusi mengatasi keterbatasan anggaran APBN dengan menggunakan skema creative financing, sekaligus menjadi solusi penguatan ekuitas BUMN tanpa mengandalkan penyertaan modal negara (PMN)," kata Bambang dalam pernyataan resmi, Senin (4/9/2017).

Proyek infrastruktur yang difasilitasi penyelesaiannya adalah Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), PT Waskita Toll Road yang akan melepas sebagian kepemilikannya di sembilan ruas jalan tol dan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Meulaboh, Aceh, oleh PT PP Energi.

Saat ini, BIJB Kertajati yang didukung penuh Pemprov Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan, tengah memproses penerbitan reksadana penyertaan terbatas (RDPT) dengan nilai sekitar Rp 950 miliar.

Adapun PT Waskita Toll Road akan mendapatkan pembiayaan untuk pembangunan ruas tol dengan melepas sebagian kepemilikan saham di sembilan perusahaan pengelola jalan tol yang nilai estimasinya mencapai sekitar Rp 8 triliun.

Divestasi tersebut dibantu oleh PT Danareksa Securities, PT CIMB Securities, PT BNI Securities, serta pihak lain seperti LMAN, PT PII, dan BNI.

Adapun pembangunan pembangkit listrik tenaga uap dengan kapasitas sebesar 2 x 200 megawatt di Meulaboh, Aceh, milik PT PP Energi, melalui penerbitan perpetuity notes maupun RDPT senilai Rp 1 triliun.

"Sesuai perintah Presiden agar bekerja cepat, kami berupaya keras untuk memfasilitasi berbagai hal di PINA Center termasuk debottlenecking hambatan dan isu terkait pembiayaan ekuitas non anggaran pemerintah untuk mempercepat terjadinya financial closing," jelas Bambang.