Jokowi dan Konsistensi yang Ternoda

KOMPAS.com - Pemerintah selalu mengklaim, salah satu strategi anggaran yang sukses diterapkan pemerintah adalah mengalihkan belanja yang kurang produktif seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), ke program yang lebih produktif seperti  pembangunan infrastruktur.

Strategi itu, menurut pemerintah, diwujudkan dengan mencabut subsidi BBM jenis premium yang selain kurang produktif juga dinilai tidak tepat sasaran.

Pertanyaannya, benarkah ada pengalihan anggaran? Benarkah ada pencabutan subsidi premium?

Joko Widodo menempati istana ketika harga minyak dunia sedang terjun bebas. Saat ia dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014, harga rata-rata minyak mentah sekitar 82,37 dollar AS per barrel, berdasarkan data OPEC.

Tiga bulan kemudian, harga minyak mentah sudah menyentuh level 43 dollar AS per barrel, yang tercatat sebagai kejatuhan harga minyak terparah sepanjang sejarah.

Kondisi itu membuat harga keekonomian premium di dalam negeri juga menurun tajam,  dari sekitar Rp 9.200 per liter menjadi sekitar Rp 6.000 per liter dalam rentang 3 bulan.

Situasi tersebut membuat pemerintah otomatis menurunkan harga premium yang dijual ke masyarakat dari Rp 8.500 per liter menjadi Rp 7.600 per liter, lalu diturunkan lagi menjadi Rp 6.600 per liter pada 18 Januari 2015.

Setelah itu, penurunan harga minyak relatif terbatas, tak lagi setajam periode September 2014 – Januari 2015. Bahkan sejak Februari 2016, harga minyak mulai merangkak naik dan kemudian berfluktuasi hingga saat ini.

Selama periode ini, pemerintah sekali lagi menurunkan harga premium ke level Rp 6.450 per liter yang bertahan hingga saat ini.

Jadi sebenarnya, tidak ada pencabutan subsidi premium mengingat harga keekonomian premium turun otomatis seiring anjloknya harga minyak dunia. Dengan kata lain, subsidi premium hilang dengan sendirinya.

Dengan tidak adanya lagi subsidi premium, apakah lantas ada dana yang tak terpakai, yang kemudian bisa dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur? Jawabannya ternyata tidak ada.

Itu karena sumber dana yang biasa digunakan untuk membiayai subsidi premium juga hilang.

Secara sederhana, anggaran subsidi BBM bisa dibilang diambil dari penerimaan negara dalam bentuk minyak dan gas (migas).

Sebab, besaran subsidi dan penerimaan migas sama-sama dipengaruhi secara langsung oleh harga minyak dunia.

Anggaran subsidi BBM tidak mungkin diambil dari penerimaan pajak atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya mengingat itu sudah habis untuk belanja rutin pemerintah pusat dan daerah.

Sumber: Blomberg Harga minyak mentah WTI

Sebagai gambaran, saat harga minyak naik,  penerimaan negara dari migas otomatis juga naik. Namun, di saat bersamaan, harga keekonomian BBM juga naik.

Ketimbang menaikkan harga BBM yang berpotensi memicu demo masyarakat dan mendorong inflasi, biasanya pemerintah akan menggunakan dana dari penerimaan migas untuk menambah subsidi sehingga harga BBM tidak perlu dinaikkan. 

Besaran subsidi BBM biasanya mengikuti besarnya penerimaan migas sehingga besaran kedua pos tersebut relatif tidak jauh berbeda setiap tahunnya. 

Jadi sebenarnya, penerimaan migas dan subsidi BBM adalah dua pos yang saling meniadakan dalam anggaran pemerintah.

Pada 2013 misalnya, saat harga minyak mentah mencapai rata-rata 100 dollar AS per barrel, realisasi penerimaan migas juga tinggi, sebesar Rp 203,6 triliun.

Namun di sisi lain, untuk mempertahankan harga BBM tidak naik, subsidi juga harus ditambah sehingga realisasi subsidi mencapai Rp 210 triliun sepanjang 2013.

Begitu pula tahun 2014. Penerimaan negara dari migas naik menjadi Rp 217 triliun. Namun subsidi BBM juga dinaikkan menjadi Rp 240 triliun.

Nah, saat subsidi premium dengan sendirinya hilang pada 2015 seiring turunnya harga keekonomian premium, subsidi BBM juga menyusut drastis hingga hanya Rp 60,8 triliun atau turun 75 persen dibandingkan subsidi BBM tahun 2014 yang sebesar Rp 240 triliun.