Luhut Ngotot “Pagari” Laut Natuna dari Lalu Lalang Kapal Selam Nuklir

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah bersikeras ingin memagari Laut Natuna dari kepentingan asing dengan berbagai cara.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinatir Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat rapat dengan Badan Anggaran DPR.

“Laut Natuna ini menjadi penting baik dari aspek ikannya maupun aspek pertahanan,” ujarnya di Ruang Rapat Banggar DPR, Jakarta, Rabu (13.9/2017).

Ia mengusulkan agar Laut Natuna tak hanya dijaga oleh kapal patroli semata namun juga berbagai peralatan canggih lainnya mulai dari satelit hingga pesawat tanpa awak atau drone.

(Baca: Pertahanan, Geopolitik, dan Energi di Natuna)

Tak hanya itu, Luhut juga mengatakan bahwa kementeriannya sedang bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mengembangkan alat sensor bawah laut.

Rencana awalnya, sensor bawah laut canggih itu akan diuji coba dan di tanam di bawah laut Selat Sunda dengan biaya yang tidak mahal.

Tujuannya untuk memonitor kapal selam asing yang bisa saja membawa peledak nuklir.

“Oleh karena itu, lalu lalang kapal selam nuklir dari negara tertentu pasti akan termonitor,” kata Luhut.

Ia tak merinci berapa biaya “pemagaran” Laut Natuna dari kepentingan asing itu. Meski begitu, Luhut sudah mengajukan anggaran untuk kementeriannya kepada Banggar DPR sebesar Rp 300 miliar untuk tahun depan.