Menkeu Apresiasi Pemerintah Daerah yang Raih WTP 5 Tahun Berturut-turut - Kompas.com

Menkeu Apresiasi Pemerintah Daerah yang Raih WTP 5 Tahun Berturut-turut

Sakina Rakhma Diah Setiawan
Kompas.com - 14/09/2017, 16:25 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kiri) menyampaikan pendapatnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9). Rapat itu membahas utang pemerintah.ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kiri) menyampaikan pendapatnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9). Rapat itu membahas utang pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi dan menghaturkan penghargaannya bagi laporan keuangan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah yang telah mampu mencapai status wajar tanpa pengecualian ( WTP).

Menurut Sri Mulyani, dia dapat merasakan betul perbaikan laporan keuangan kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah.

"Kalau pimpinan-pimpinan, kepala daerah yang lama berkuasa pasti ingat itu, dari yang (laporan keuangannya) disclaimer sampai WTP itu perjalanan yang tidak mudah," kata Sri di Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Sri pun mengungkapkan, banyak pemerintah daerah yang memperoleh WTP selama lebih dari 5 tahun. Hal ini pun dikatakannya merupakan hal yang luar biasa. Namun demikian, imbuh Sri, perolehan WTP bukan sebuah akhir.

Apabila kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah telah memperoleh WTP, maka harus dijelaskan manfaatnya kepada masyarakat.

"Adalah kepatuhan peraturan perundang-undangan maupun penggunaan asas-asas akuntansi dalam pelaksanaan laporan keuangan pusat dan daerah, dan aspek efisiensi," ungkap Sri.

Kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah yang menerima penghargaan simbolis raihan opini WTP selama 5 tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2012-2016 di Istana Negara adalah Kementerian Perdagangan, Mahkamah Agung, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Depok.

PenulisSakina Rakhma Diah Setiawan
EditorBambang Priyo Jatmiko
Komentar
Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM