Sri Mulyani: Penatausahaan Barang Milik Negara Belum Tertib - Kompas.com

Sri Mulyani: Penatausahaan Barang Milik Negara Belum Tertib

Sakina Rakhma Diah Setiawan
Kompas.com - 14/09/2017, 21:15 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kiri) menyampaikan pendapatnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9). Rapat itu membahas utang pemerintah.ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kiri) menyampaikan pendapatnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9). Rapat itu membahas utang pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan apresiasinya atas laporan keuangan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Meski demikian, masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki. Sri mengungkapkan, salah satu catatan tersebut adalah penatausahaan barang milik negara belum tertib.

Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) termasuk piutang dan hibah belum dicatat dengan baik.

"Penerimaan negara bukan pajak, piutang, hibah belum dicatat sesuai ketentuan, baik dalam bentuk uang atau barang," jelas Sri di Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Catatan lain adalah penganggaran pelaksanaan pertanggungjawaban belanja modal, belanja barang, tidak taat pada standar yang berlaku. Selain itu, realisasi belanja kerap tidak sesuai dengan peruntukannya.

Terkait hal itu, Sri berharap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat membenahi segala hal terkait kinerja mereka. Apalagi, masyarakat semakin cerdas dalam menilai laporan kinerja pemerintah.

"Pencatatan aset tetap belum tertib, rajin minta uang lalu dapat aset tapi tidak dicatat, tolong dicatat dengan baik," ujar Sri.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut juga mengharapkan adanya komitmen untuk memperbaiki kinerja dan laporan keuangan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Dengan demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat digunakan sesuai prioritas.

Sri mengungkapkan, dengan kinerja yang baik, maka kesejahteraan dan keadilan masyarakat dapat tercapai.

Oleh sebab itu, kualitas laporan keuangan perlu ditingkatkan. Pun perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan anggaran serta pelaporan dari sisi akuntabilitas juga perlu ditingkatkan.

PenulisSakina Rakhma Diah Setiawan
EditorMuhammad Fajar Marta
Komentar
Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM