Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Biaya Top Up Uang Elektronik untuk Operasional Bank, Ini Komentar DPR

Kompas.com - 18/09/2017, 13:30 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pengenaan biaya isi ulang (topup) uang elektronik banyak disoroti lantaran dipandang membebani masyarakat.

Pihak perbankan menyatakan, pengenaan biaya tersebut dilakukan untuk menutupi biaya operasional infrastruktur.

Namun demikian, Anggota Komisi XI DPR RI Wilgo Zainar menilai, penyediaan infrastruktur terkait uang elektronik menjadi kewajiban bank.

Hal ini pun terkait juga dengan pesatnya teknologi dan layanan keuangan yang berbasis teknologi.

(Baca: Anggota DPR: Biaya "Top Up" Uang Elektronik Bebani Masyarakat)

"Bila tidak bergeser ke pengembangan sistem dan TI (teknologi informasi)-nya, maka otomatis dia akan kalah bersaing di sektor perbankan," ujar Wilgo kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Senin (18/9/2017).

Wilgo menyatakan, perbankan saat ini harus sadar betul mengenai ketatnya persaingan karena kemajuan teknologi, tak hanya dengan sesama perbankan namun juga dengan industri keuangan nonbank (IKNB).

Jika kalah bersaing, tentu perbankan akan tertinggal dan ditinggalkan.

Secara terpisah, Direktur PT Bank Central Asia Tbk Santoso Liem menjelaskan, pengenaan biaya top up untuk menutup biaya investasi yang telah dilakukan bank untuk infrastruktur uang elektronik, yang jumlahnya tak sebanding dengan biaya top up sendiri.

(Baca: Siap-siap, "Top Up" Uang Elektronik Bakal Kena Biaya)

"Wacana tersebut memang dibicarakan, namun kebijakannya belum diterbitkan. Sebenarnya biaya top up tersebut tidak sebanding dengan investasi dan pemeliharaan oleh bank terhadap alat reader (pembaca)," ujar Santoso.

Di samping itu, imbuh Santoso, perbankan juga harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk pengguna jalan tol, mengenai upaya-upaya gerakan nontunai.

Aturan mengenai biaya top up uang elektronik saat ini masih disusun oleh Bank Indonesia (BI). Aturan tersebut sejalan dengan elektronifikasi transaksi di seluruh ruas tol di Indonesia mulai bulan depan.

Kompas TV Bank Indonesia menyatakan perbankan penerbit uang elektronik diperbolehkan menarik biaya transaksi isi ulang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com