Defisit BPJS Kesehatan Diperkirakan Capai Rp 9 Triliun Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) diperkirakan mencatat defisit Rp 9 triliun hingga akhir 2017. Defisit terjadi karena biaya klaim lebih besar ketimbang pendapatan premi atau iuran.

Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi mengatakan, pembayaran iuran oleh peserta tidak sesuai dengan perhitungan atau mismatch

Ia mencontohkan, iuran dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), sesuai perhitungan seharusnya sebesar  Rp 36.000 per bulan, tetapi mereka hanya membayar Rp 23.000 per bulan. 

"Jadi, ada selisih Rp 13.000. Bayangkan Rp 13.000 dikali 92,4 juta jiwa," ujar Bayu saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (25/9/2017). 

"Mismatch juga terjadi pada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), kelas 2 ini hanya bayar Rp 51.000 seharusnya Rp 68.000 berarti selisih Rp 17.000, kemudian kelas 3 yang seharusnya itu Rp 53.000 hanya bayar Rp 25.500," tambah dia. 

Bayu menuturkan, pemerintah akan menanggung semua defisit pembayaran klaim peserta ke rumah sakit. 

"Iya selama ini dibayar pemerintah. Karena ada Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS bahwa pendapatan berasal dari iuran, dan dari bantuan pemerintah. Akumulasi bantuan  pemerintah dari 2013-2016 mencapai Rp 18,84 triliun," pungkas dia. 

BPJS Kesehatan memperkirakan penerimaan iuran hingga akhir tahun mencapai Rp 79 triliun. Adapun, pada tahun lalu defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 9,7 triliun.