Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman Usul Pembayaran Tol Nontunai Dilaksanakan Secara Bertahap

Kompas.com - 27/09/2017, 17:15 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menggelar pertemuan dengan Bank Indonesia (BI) guna membahas pengenaan tarif isi ulang (top up fee) uang elektronik. Pertemuan tersebut juga membahas terkait pembayaran nontunai pada gerbang tol.

Anggota Ombudsman Bidang Ekonomi I Dadan Suharmawijaya, mengusulkan, agar pembayaran nontunai pada gerbang tol tidak dilakukan secara serentak pada Oktober mendatang, tetapi secara bertahap.

"Pada prinsipnya ketika di lapangan agar mereka yang gunakan uang tunai tidak ditutup atau diblokir sama sekali. Adapun pilihan masyarakat untuk menggunakan tunai dan nontunai atas kesadaran akan efisiensi bukan pemaksaan," ujar Dadan di Gedung Ombudsman Republik Indonesia, Kuningan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Namun demikian, Dadan menegaskan, pihaknya bukan tidak mendukung kebijakan tersebut, hanya saja dalam menerapkan sebuah aturan ataupun kebijakan perlu bersifat afirmatif atau kebijakan yang berimbang.

(Baca: Biaya "Top Up" Uang Elektronik Bebani Pengguna Jalan Tol)

 

"Dalam arti jalan tol, 10 gerbang tol masih di sisakan satu (untuk transaksi uang tunai). Meskipun satu, itu (kalau) berjubel, orang akan beralih ke yang lain (non tunai). Tapi bukan di blok sama sekali," jelasnya.

Menurutnya, Ombudsman akan terus mendalami terkait persoalan adanya tarif isi ulang uang elektronik agar tak terus menuai polemik di masyarakat.

"Bagi Ombudsman ini proses yang memang belum berakhir. Kami akan klarifikasi kembali ke pelapor, karena pelapor bertambah. Yang top up itu bertambah dari Universitas Sahid Jakarta, dari lembaga pengabdian masyarakat ada dua pelapor," ungkapnya.

Kompas TV Mulai pukul 00.00 WIB, Jumat (8/9), tarif Tol Jagorawi jauh dekat diseragamkan menjadi Rp 6.500,00.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com