PLN Tampik Kondisi Keuangannya Babak Belur

JAKARTA, KOMPAS.com – PT PLN (Persero) menampik kabar kondisi keuangannya babak belur akibat proyek pembangkit listrik 35.000 mega watt. Bahkan, PLN mengklaim tidak memiliki masalah dalam pembayaran utang.

“Semuanya (utang) dibayar on time. Enggak ada (kekhawatiran),” ujar Sirektur Keuangan PLN Sarwono Sudarto di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Saat ini, utang PLN sudah mencapai Rp 300 triliun. Sekitar Rp 58 triliun dari utang tersebut adalah penambahan utang selama tiga tahun terakhir.

Menurut Sarwono, PLN sudah memiliki proyeksi tata kelola utang perusahaan hingga 30 tahun ke depan.

(Baca: Tanggapi Surat Sri Mulyani, Dirut PLN Sebut Tak Ada yang Perlu Dikhawatirkan)

Termasuk kapan waktu jatuh temponya hingga kapan bunganya dilakukan. Meski begitu kata dia, dana yang dimiliki PLN sangat besar.

Hal itu tercermin di dalam angka investasi PLN yang naik Rp 150 triliun dalam tiga tahun terakhir. Sementara itu, posisi aset PLN sudah mencapai Rp 1.300 triliun.

Adapun equitas peruahaan mencapai Rp 900 triliun, atau tiga kali lipat dari total utang. “Semua (utang jatuh tempo tahun ini) sudah kami bayar hampir Rp 10 triliun yang global bond, working capital, engga ada masalah bagi kami,” kata Suswono.

Dari sisi laba, PLN mengakui kondisi keuangan akan mengalami penurunan pada tahun ini seiring tidak adanya kenaikan tarif.

Meski begutu, ia mastikan dampaknya tidak akan besar kepada keuangan PLN. Pernyataan ini sekaligus jawaban atas keresahan Menteri keuangan Sri Mulyani terkait risiko gagal bayar PLN di tengah beban proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 mega watt.

Sebelumnya, mengutip Kontan, dalam suratnya tertanggal 19 September 2017, Menkeu menyatakan perlu ada penyesuaian target program 35.000 MW sebab PLN tidak mampu memenuhi pendanaan investasi dari cashflow operasi.

Kondisi keuangan PLN terus turun, seiring kian besarnya kewajiban untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tak didukung pertumbuhan kas bersih operasi.

Selain itu, pendanaan internal PLN juga terbatas untuk melakukan investasi dalam rangka melaksanakan penugasan pemerintah. Mau tidak mau, PLN harus menggantungkan harapan pada pinjaman pihak lain.