Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilihan Tepat, Libatkan Investor Swasta Bangun Infrastruktur

Kompas.com - 05/10/2017, 18:52 WIB
Josephus Primus

Penulis

KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur di Tanah Air, sudah barang tentu punya konsekuensi pembiayaan yang terhitung besar. Mari simak nuah pikiran M Ikhsan Modjo, Technical Advisor untuk Innovative Financing United Nations Development Programme Indonesia pada laman Kompas.com edisi 27 Mei 2017 menunjukkan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur selama 2015-2019 perlu kapital sebesar Rp 5.519,4 triliun, atau tak kurang Rp 1.103,9 triliun per tahun. Dari jumlah itu, pada APBN 2017, jumlah dana yang dialokasikan untuk kebutuhan infrastruktur tercatat Rp 194,3 triliun. Hal itu berarti, jumlah yang mampu dialokasikan negara untuk kebutuhan infrastruktur jauh lebih rendah daripada kebutuhan.

Merujuk pada tulisan M Ikhsan Modjo itu,  melibatkan investor swasta untuk membangun infrastruktur bersama pemerintah adalah pilihan tepat. Cara yang bisa dilakukan antara lain melalui platform keuangan sosial (social finance), yang baru sedikit digarap secara optimal di Indonesia.

Memobilisasi modal swasta melalui keuangan sosial menciptakan peluang bagi investor untuk mengakses sumber dana baru untuk proyek-proyek yang memberi untung dan berdampak sosial. Potensi investasi keuangan sosial bisa dilihat dari akumulasi dana dimobilisasi dalam dua tahun terakhir yang berjumlah tidak kurang dari Rp 105 triliun (UNDP 2016, Overview of Social Finance in Indonesia). (Baca: Tantangan Pembiayaan Pembangunan)

Konsultan

IlustrasiSHUTTERSTOCK Ilustrasi

Ihwal pembiayaan itu juga menjadi salah satu pemikiran pada Konferensi Infrastruktur Internasional FIDIC di Jakarta baru-baru ini. FIDIC adalah federasi internasional konsultan pembangunan.

Lantas, ide yang mengemuka, sebagaimana keterangan resmi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) pada laman inkindo.org adalah pentingnya peran konsultan menentukan datangnya investor, khususnya internasional ke Indonesia. "Ini sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah dewasa ini," kata Ketua Inkindo  Nugroho Pudji Rahardjo.

Konferensi bertajuk Infrastructure Resilient-Improving Live diikuti lebih dari 600 peserta dari 70 negara. Topik bahasan pada perhelatan itu adalah ketahanan (resilient) infrastruktur, termasuk perencanaannya, strategi untuk mengurangi dampak dan risiko bencana, hingga desain infrastruktur untuk ketahanan dan menghindarkan dampak kehancuran yang serius.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com