Ekonomi Resesi, Arab Saudi Ragu Naikkan Harga Energi

DUBAI, KOMPAS.com - Arab Saudi pada akhir bulan ini dikabarkan bakal memutuskan periode kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Kenaikan harga dua komponen dikhawatirkan bakal berisiko mendorong perekonomian lebih dalam ke jurang resesi.

Mengutip Reuters, Selasa (10/10/2017), dilema yang dialami Arab Saudi terkait harga energi dipandang menunjukkan bahwa reformasi ekonomi yang dijalankan negara itu mulai mengalami masa sulit.

Pemerintah Arab Saudi menerapkan reformasi ekonomi dengan tujuan untuk mengurangi defisit anggaran dan ketergantungan ekonomi pada minyak.

(Baca: Wanita Boleh Mengemudi, Ekonomi Arab Saudi Bakal Menggeliat)

Putaran pertama kenaikan harga energi sudah dilakukan sejak Desember 2015 lalu dan perlahan mengurangi defisit.

Namun, kebijakan ini tidak juga mengatasi resesi yang dialami Arab Saudi dan angka pengangguran di negara itu mencapai 12,8 persen.

Artinya, langkah berikutnya akan susah diumumkan tanpa kemunculan risiko penurunan ekonomi yang lebih tajam dan akhirnya membuat investasi swasta enggan masuk.

Selain itu, resesi yang berkepanjangan juga dapat membalikkan sentimen publik terhadap reformasi ekonomi.

Salah seorang pejabat Arab Saudi menyatakan, pemerintah menunda keputusan penyesuaian harga energi sampai sistem pembayaran bantuan tunai untuk keluarga pendapatan rendah dan menengah selesai dirancang.

Bantuan ini dapat sebagian mengompensasi masyarakat yang terdampak efek kenaikan harga.

Pada akhir tahun 2016, pemerintah mengindikasikan adanya kenaikan harga energi yang selama ini sangat disubsidi bakal dilakukan pada pertengahan tahun 2017.

Di samping reformasi harga air, perubahan kebijakan energi tersebut dapat membuat pemerintah hemat 29 miliar riyal atau 7,7 miliar dollar AS pada tahun 2017.

Namun, sejak saat itu, ekonomi Arab Saudi melambat lebih cepat dari yang diperkirakan. Sektor nonmigas hanya tumbuh 0,6 persen secara tahunan pada kuartal II 2017.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan prediksi Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 1,1 persen.