Aset Pelabuhan dan Bandara Tidak Akan Dijual ke Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan tidak ada penjualan aset pelabuhan dan bandara kepada swasta. Dalam hal ini, yang sebenarnya terjadi hanya kerja sama pengelolaan antara pemerintah dan swasta.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan, memang pemerintah telah mengundang investor yang tertarik untuk ikut mengelola sejumlah pelabuhan dan bandara.

Kerja sama tersebut menggunakan skema pemanfaatan barang milik negara (aset) dan kerja sama operasional. Dengan skema tersebut, semua aset tetap dikuasai negara.

"Bukan dilimpahkan tapi kerja sama, dengan harapan supaya kompetensi keahlian swasta ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan dan bandara-bandara tersebut," kata Budi Karya melalui keterangannya, Jumat (13/10/2017).

(Baca: Lagi, Soekarno-Hatta Duduk di Peringkat 7 Bandara Paling Terkoneksi di Dunia)

Mantan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ini menuturkan, kerja sama ini dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selama ini membiayai operasional pelabuhan dan bandara.

"Kami harapkan paling tidak APBN yang bisa diefisienkan kurang lebih Rp 500 miliar sampai dengan Rp 1 triliun , dari 30-an pelabuhan dan bandara," terang dia.

Saat ini, ungkap Budi Karya, tercatat dua pelabuhan yang telah dilakukan kerja sama pemanfaatan (KSP) yaitu Pelabuhan Sintete dan Pelabuhan Probolinggo.

Selain itu, dua pelabuhan juga telah ditandatangani MoU untuk selanjutnya proses KSP, yaitu Pelabuhan Waingapu dan Pelabuhan Bima.

Dia menargetkan tahun 2017 terdapat sedikitnya 15 pelabuhan dan bandara yang dikerja samakan pengelolaannya ke swasta.

Budi Karya pun menambahkan, pelabuhan dan bandara yang dikerjasamakan pengelolaannya akan dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak pengelola,

"Pelabuhan dan bandara yang sudah ada tersebut akan dikelola secara profesional dan jelas selain meningkat pelayanan juga mendatangkan keuntungan berupa peningkatan pendapatan negara," imbuh dia.

Adapun 20 pelabuhan yang sudah dan akan dikerja samakan dengan swasta diantaranya Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Sintete, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Waingapu. 

Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Kalabahi, Pelabuhan Tenau Kupang, Pelabuhan Ende, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Bitung.

Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Fakfak, Pelabuhan Sorong, dan Pelabuhan Merauke.

Sementara, 11 bandara yang diusulkan dikerjasamakan dengan swasta diantaranya Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Sentani Jayapura. 

Bandara Juwata Tarakan, Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu, Bandara Maimun Saleh Sabang, Bandara FL Tobing Sibolga, Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. 

Bandara Hananjoeddin Tanjung Pandan, Bandara Syukuran Aminudin Luwuk, dan Bandara Blimbingsari Banyuwangi.