Pemerintah Disarankan Tak Terburu-buru Bentuk "Holding" BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian BUMN disarankan untuk tidak terburu-buru membentuk induk perusahaan atau holding BUMN.

Ekonom Rofikoh Rokhim menyarankan agar Kementerian BUMN yang dipimpin Rini Soemarno tersebut terlebih dulu memperbaiki kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah.

“Ada 118 BUMN di Indonesia dengan sekitar 600 anak usaha. Itu semua punya masalahnya sendiri-sendiri, tidak bisa selesai hanya dengan membentuk holding per sektor," kata Rofikoh, dalam seminar "Penyelamatan Pengelolaan BUMN Indonesia, di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017).

Kementerian BUMN, lanjut dia, seharusnya dapat meneliti satu per satu perusahaan BUMN. Mulai dari identifikasi kegiatan usaha, keterlibatan pemerintah, dan sifat dari masing-masing BUMN. Kemudian barulah diputuskan mekanisme holdingnya.

Hanya saja, dia memastikan, pembentukan holding tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Dia mencontohkan holding semen yang dibentuk sekitar 9 tahun.

"(Pembentukan holding BUMN) tidak bisa cepat karena sarat kepentingan politik juga," kata Rofikoh.

Komisaris Independen Bank Rakyat Indonesia ini mengungkapkan pentingnya pemetaan kondisi BUMN dan anak-anak usahanya. Nantinya dapat diketahui perusahaan BUMN mana yang cocok terbentuk sebagai fungsional holding, operasional holding, strategic holding, serta investment holding.

"Kalau semua sesuai tujuannya, menurut saya, realisasi holding ini bisa berjalan lancar. Kemudian kalau satu persatu BUMN dapat dibenahi, kita bisa jaya di negeri sendiri," kata Rofikoh.

Menteri BUMN Rini Soemarno sebelumnya memastikan persiapan teknis pembentukan holding oleh Kementerian BUMN sudah mencapai tahap final. Ia menargetkan dua holding BUMN yang bergerak di sektor migas dan tambang akan terbentuk di kuartal IV 2017.

Selanjutnya pada 2018, Rini juga memastikan ada empat holding BUMN terbentuk yaitu perbankan, konstruksi, jalan tol, dan perumahan. Menurut Rini, hal yang menyebabkan pembentukan holding membutuhkan waktu lama adalah menyamakan pemikiran dan persepsi di antara perusahaan BUMN.